Pertumbuhan Ekonomi Kalah Cepat dari Malaysia-Thailand, Indonesia Harus Berani Ngebut

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir memang menunjukkan kemajuan, namun laju tersebut masih kalah cepat dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan.

"Beberapa tahun ini berkembang maju juga tapi negara lain lebih cepat," kata Zulkifli Hasan dalam acara Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi, di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Ia mencontohkan Malaysia yang kini telah mencapai pendapatan per kapita sekitar USD 12.000, sementara Thailand hampir menyentuh USD 8.000. Angka tersebut jauh di atas Indonesia, meski pada masa lalu posisi Indonesia sempat setara dengan negara-negara tersebut.

"Kalau kita lihat sekarang Malaysia itu income per kapita nya sudah USD 12.000, Thailand itu sudah hampir USD 8000 kita enggak usah cerita atau Tiongkok atau Korea Selatan jauh," ujarnya.

Menurutnya, ketertinggalan ini menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan langkah luar biasa agar tidak semakin tertinggal dalam persaingan ekonomi regional.

Ketertinggalan Jadi Alarm Kebijakan Nasional

Pria yang akrab disapa Zulhas ini menegaskan, perbandingan tersebut bukan untuk merendahkan capaian Indonesia, melainkan sebagai alarm agar negara berani melakukan koreksi arah pembangunan. Ia menilai, tanpa intervensi yang kuat, jarak ekonomi Indonesia dengan negara tetangga akan semakin lebar.

Ia mengingatkan bahwa negara-negara yang kini melesat cepat berani mengambil keputusan strategis, termasuk memperkuat peran negara dalam mengawal industrialisasi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Sementara Indonesia, menurutnya, terlalu lama terjebak dalam pola yang kurang agresif.

"Yang dulu hampir setara kalau enggak kita balik," ujarnya.

Menghadapi kondisi tersebut, Zulhas menilai negara tidak boleh hanya menjadi penonton. Ia menegaskan, negara harus keluar dan mengambil peran aktif dalam mendorong transformasi ekonomi nasional agar ketertinggalan dapat dikejar.

Menurutnya, langkah strategis seperti pembentukan Danantara merupakan bentuk kehadiran negara dalam merespons tantangan ekonomi. Negara dituntut menjadi kekuatan penggerak, bukan sekadar regulator, untuk memastikan pembangunan berjalan lebih cepat dan terarah.

"Oleh karena itu, negara mesti keluar maka lahirlah Danantara. Danantara akan menggerakkan hilirisasi di berbagai sektor," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah mengirimkan bantuan pangan dalam jumlah jauh lebih besar dari biasanya ke daerah terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Jika pada kondisi normal pengiriman cadangan pangan berkisar 1.000 ton, kali ini pemerintah menggandakan menjadi 2.000 ton. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat terdampak dapat terpenuhi di tengah lumpuhnya sebagian aktivitas ekonomi dan distribusi pangan.

"Kami juga memastikan pengiriman cadangan pangan dari Bulog, Dua kali lipat biasanya kita kirim 1.000 ton kita kirim 2.000 ton bantuan cadangan pangan dari pemerintah juga terus mengalir mudah-mudahan apa yang kita alami bisa membantu meringankan saudara-saudara kita," kata Zulkifli Hasan dalam acara Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi, di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Menurut Zulkifli, negara tidak boleh membiarkan rakyat menghadapi bencana sendirian ketika daya beli dan akses pangan terganggu. Pengiriman cadangan pangan dari Bulog dilakukan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Zulkifli Hasan menegaskan bantuan akan terus mengalir hingga kondisi daerah benar-benar pulih dan masyarakat kembali beraktivitas normal.

"Di Aceh Sumatera Utara dan Sumatera Barat insya Allah akan pulih dan kembali lebih kuat menghadapi hari-hari esok," ujarnya.

Selain bantuan pangan, sektor pertanian mendapat perhatian khusus dalam agenda penanganan bencana. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan, bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meninjau langsung kawasan pertanian di Aceh yang terdampak, termasuk sawah, irigasi, dan bendungan yang rusak.

"Sektor pertanian mendapatkan perhatian khusus dari bapak presiden kemarin beliau meninjau provinsi Aceh langsung area pertanian, perbaikan infrastruktur bendungan, pesawahan," ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengambil kebijakan penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani terdampak bencana. Kebijakan ini diharapkan meringankan beban petani sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk bangkit tanpa tekanan finansial.