Menkeu Purbaya Bakal Kasih Insentif Buat Aksi Korporasi BUMN, Ada Pengaruh ke Bursa?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan aturan baru soal insentif pajak bagi proses aksi korporasi dan konsolidasi BUMN. Bursa Efek Indonesia (BEI) menyambut baik rencana tersebut.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengapresiasi rencana pemerintah yang menyiapkan insentif tersebut. Pihaknya siap terlibat aktif jika perannya dibutuhkan dalam aksi korporasi dari BUMN tersebut.

"Tentu sangat kami dukung karena ini support dari sisi market depending atau pendalaman pasar gitu ya," ungkap Nyoman, ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Dia belum menimbang pengaruh insentif pajak terhadap semakin banyaknya BUMN yang melakukan aksi korporasi seperti initial public offering (IPO). Namun, dia kembali terbuka untuk mengundang BUMN melantai ke bursa saham.

"Tujuannya relatif sama bagaimana kita mendorong perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan menengah, perusahaan-perusahaan kecil untuk dapat mengutilisasi pasar modal. Ini adalah timing yang tepat untuk masuk ke pasar modal," jelas dia.

Tanpa mengkhususkan BUMN, Nyoman mengaku telah membuka komunikasi dengan berbagai pihak untuk meramu insentif yang bisa diberikan kepada perusahaan yang melakukan aksi korporasi.

"Apa insentif yang diperlukan, apa hal-hal yang butuh kita akomodasi sehingga harapannya nanti perusahaan-perusahaan baik state owned enterprise maupun perusahaan private company dapat dengan nyaman masuk ke capital market dan kita dapat mengakomodasi needs dari mereka," jelas Nyoman.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru soal perpajakan. Utamanya untuk memberikan fasilitas pajak bagi proses konsolidasi BUMN.

Dia menjelaskan, perubahan aturan pajak ini memberikan kemudahan bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Disadarinya perlu ada regulasi khusus untuk menyokong konsolidasi perusahaan pelat merah.

"Untuk restructuring itu butuh regulasi, penyesuaian dari peraturan menteri keuangan tentang perpajakan," kata Airlangga usai Rapar Dewan Pengawas Danantara, di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Diketahui, PT Pertamina (Persero) menjadi salah satu perusahaan yang akan melakukan konsolidasi anak usahanya. Airlangga bilang, penyesuaian regulasi pajak itu bukan sebatas untuk Pertamina. "Tetapi untuk keseluruhan proses. Ada merger, akusisi, dan yang lainnya," jelasnya.

Adapun, rancangan aturan baru fasilitas pajak untuk konsolidasi BUMN di bawah Danantara itu ditargetkan selesai pada Desember 2025 ini.

"Kalau PMK-nya sih mudah-mudahan Desember ini selesai," sambungnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengaku akan menyiapkan regulasi berupa fasilitas pajak tadi. Tujuannya agae aksi korporasi BUMN bisa menjadi lebih efisien.

"Lagi kita bahas regulasi yang BUMN bisa lebih efisien dan juga merger-mergernya bisa lebih ekonomis," kata dia.

Dia menyebut, fasilitas yang dimaksud bukan berupa pengurangan pajak atas merger BUMN. Adapun, ketentuan itu akan berlaku sekitar 4 tahun setelah merger.

"Gak ada pengurangan pajak, tapi fasilitas, supaya nanti smooting dividennya ke periode-periode, tergantung mereka, ada yang 3 tahun rencananya 4 tahun, tapi belum final masih pembahasan," beber dia.