Persiapan UMP 2026 Dimulai, DKI Pastikan Proses Transparan dan Libatkan Pekerja

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai melakukan berbagai persiapan untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi 2026 (UMP 2026) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Langkah ini dilakukan meskipun pemerintah pusat belum merilis aturan baru terkait mekanisme penetapan upah minimum tahun 2026.

Dikutip dari Antara, Senin (8/12/2025), Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Syaripudin, menjelaskan bahwa regulasi sebelumnya—Permenaker Nomor 16 Tahun 2024—hanya berlaku untuk penetapan upah tahun 2025. Meski demikian, Pemprov DKI tetap bergerak lebih awal agar proses penetapan UMP 2026 berjalan tepat waktu, responsif terhadap kondisi pekerja, dan selaras dengan dinamika ekonomi.

Sejumlah langkah telah disiapkan, mulai dari rapat rutin Dewan Pengupahan untuk memantau perkembangan ekonomi, inflasi, hingga harga kebutuhan pokok. Pemprov juga melakukan kajian kesejahteraan pekerja di berbagai sektor melalui Focus Group Discussion (FGD) guna menangkap kondisi riil di lapangan.

Langkah-langkah ini disiapkan untuk memastikan kebijakan UMP 2026 nantinya tidak hanya adil, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan usaha dan stabilitas ekonomi daerah.

Selain pemantauan ekonomi, Pemprov DKI turut melakukan evaluasi penerapan struktur dan skala upah. Upaya ini menjadi dasar penting untuk memperkuat implementasi kebijakan pengupahan yang lebih adil dan proporsional.

Diskusi dan FGD juga digelar untuk membahas arah kebijakan pengupahan, melibatkan masukan teknis, perspektif pekerja, hingga kebutuhan dunia usaha. Pemprov DKI juga aktif berpartisipasi dalam konsultasi publik terkait revisi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan.

Tidak hanya itu, audiensi dengan serikat pekerja dan serikat buruh terus dilakukan sebagai wujud dialog terbuka agar aspirasi dapat terakomodasi. Seluruh langkah ini menjadi fondasi penting menjelang pembahasan teknis UMP 2026 setelah aturan resmi dari pemerintah pusat diterbitkan.

Syaripudin menegaskan bahwa penetapan UMP 2026 bukan sekadar menentukan angka, tetapi memastikan adanya kesepahaman antara pekerja dan pengusaha mengenai pentingnya keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan.

Rekomendasi resmi dari Dewan Pengupahan nantinya akan dituangkan dalam Keputusan Gubernur. Setelah itu, pembahasan UMSP akan dilanjutkan, sesuai ketentuan bahwa nilai UMSP harus lebih tinggi dari UMP dan ditetapkan melalui dialog sektoral antara perwakilan pekerja dan pelaku usaha.

Dengan proses yang transparan dan berbasis data, Pemprov DKI berharap kebijakan UMP 2026 yang dihasilkan dapat diterima semua pihak dan memberikan dampak positif bagi ekosistem ketenagakerjaan di Jakarta. “Karena itu, setiap proses dan masukan dari para pemangku kepentingan sangat berarti,” ujar Syaripudin.