Akselerasi Bioetanol 2027: Jalan Keluar Indonesia dari Jebakan Impor Energi Fosil

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia kini berada pada titik kritis dalam pengelolaan energi nasional. Nilai impor bahan bakar minyak (BBM) pada 2024 telah menembus Rp 654 triliun. Angka yang tidak lagi sekadar memicu kekhawatiran tetapi menuntut tindakan segera agar ketergantungan pada energi fosil impor tidak semakin membebani fiskal dan neraca perdagangan.

Pemerintah menetapkan target ambisius untuk memulai substitusi BBM dengan bioethanol pada 2027. Namun, perjalanan menuju target tersebut bukanlah jalan lurus.

Di balik optimisme pengembangan bioethanol, terdapat tantangan struktural yang membentang dari hulu hingga hilir, mulai dari ketersediaan bahan baku, isu produktivitas pertanian, kapasitas pabrik, hingga regulasi yang belum sepenuhnya mengikat seluruh pihak dalam satu kerangka kepastian usaha.

Dalam diskusi Kagama Leaders Forum, berbagai pemangku kepentingan memaparkan bahwa akselerasi bioethanol bukan sekadar proyek energi, tetapi sebuah transformasi sistemik yang akan menentukan arah kemandirian ekonomi bangsa.

Ketika sebagian pihak optimistis terhadap potensi tebu, singkong, dan jagung, sebagian lainnya mengingatkan bahwa produktivitas lahan yang rendah, perebutan bahan baku untuk pangan, hingga minimnya harmonisasi kebijakan dapat menjadi penghambat serius.

Namun tanpa langkah cepat dan terukur, peluang Indonesia untuk mengurangi impor BBM, menghemat ratusan triliun rupiah, dan membangun industri bioenergi yang kuat dapat kembali terlewat.

Tingginya nilai impor BBM menjadi dasar pemerintah mempercepat penerapan bioetanol sebagai bahan bakar campuran. 

Pada kondisi ini, pengembangan bioetanol menjadi solusi strategis untuk mengurangi tekanan pada APBN sekaligus memperbaiki keseimbangan energi nasional. Namun akselerasi yang ditargetkan mulai 2027 mengharuskan seluruh elemen rantai pasok bergerak dalam satu irama.

Industri bioetanol harus menata hulu dan hilir secara konsisten, mulai dari produksi feedstock, efisiensi pabrik, hingga kesiapan sektor distribusi bahan bakar.

Feedstock atau bahan baku menjadi titik terlemah sekaligus paling menentukan keberhasilan bioetanol. Tebu, singkong, dan jagung yang menjadi basis bioethanol membutuhkan suplai stabil dalam jumlah besar.

Presiden Direktur Medco Papua Budi Basuki, menegaskan bahwa persoalan utama justru berada di wilayah ini. “Masalah kunci bioetanol adalah feedstock. Banyak pabrik yang sebenarnya bisa beroperasi, tetapi tersendat suplai bahan baku. Di sinilah pemerintah perlu turun tangan melalui regulasi,” ujarnya.

Menurut Budi, bioetanol memiliki peluang yang lebih merata karena dapat digarap oleh petani kecil, berbeda dengan biodiesel yang cenderung didominasi industri bermodal besar. Namun tanpa koordinasi nasional, para petani berisiko menghadapi fluktuasi harga, perebutan bahan pangan, dan ketidakpastian pasokan ke industri.

Indonesia sebenarnya memiliki kondisi geografis yang sangat mendukung pertanian bahan baku bioethanol. Produksi jagung dapat dilakukan hingga dua sampai tiga kali panen dalam setahun, sebagaimana dijelaskan Budi Basuki.

Namun produktivitas tebu justru berada pada titik memprihatinkan. Mahmudi, Direktur Utama SGN, menyebut bahwa “65 persen lahan tebu rakyat hanya menghasilkan 2–3 ton gula per hektare, padahal potensi ideal bisa mencapai 15 ton,” sebutnya.

Mahmudi juga menegaskan bahwa persoalan terbesar bukan pada mesin pabrik gula yang dianggap tua, melainkan pada varietas tebu yang tidak seragam, lahan yang terus menurun kesuburannya, dan usia tanaman yang sudah terlalu tua. “86 persen lahan tebu kita harus dibongkar karena sudah melewati usia produktif,” tegasnya.

Mahmudi juga menyebut, SGN bersama Kementerian Pertanian kini menjalankan program besar untuk memperbaiki rantai pasok tebu. Ratusan ribu hektare lahan tebu perlu diremajakan, sementara perluasan lahan baru ditargetkan mencapai 40 ribu hektare dalam jangka menengah.

Selain itu, penataan varietas yang disesuaikan dengan fase giling diharapkan mampu meningkatkan rendemen sukrosa sekaligus memperbaiki pasokan molasses.

Mahmudi optimistis bahwa produksi gula nasional dapat mencapai rekor baru pada tahun mendatang. Ia menilai kebutuhan industri makanan dan minuman yang hanya sekitar 0,5–0,6 juta ton masih jauh di bawah potensi produksi molasses sehingga bioethanol tidak akan mengganggu industri pangan.

Nanang Kurniawan, VP of Technology & Engineering PT Pertamina Power Indonesia, menyebut, penggunaan molasses menjadi jalur akselerasi tercepat menuju pengembangan bioetanol. Indonesia memiliki sekitar 1,7 juta ton molasses, dan sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal.

Dalam dua tahun ke depan, Nanang memperkirakan kapasitas produksi bisa mencapai 110 ribu kiloliter, baik dari pabrik yang sudah ada maupun dari tambahan kolom dehidrasi.

Ada sekitar 50 ribu kiloliter baik itu di Enero. Enero ada 30 ribu kiloliter per tahun. Kemudian Molindo ada 10 ribu. Kemudian teman kami juga ke Madu Baru di Jogja dan berbagai plant lain itu 50 ribu sudah siap untuk memproduksi fuel drip etanol," ucap Nanang.

"Kemudian kalau berikutnya yang dari pemilik pabrik etanol yang sudah memproduksi sampai dekat saat ini dan masih ada space untuk bisa dialihkan ke fuel drip itu kami identifikasi sekitar 60 ribu. Mungkin jumlahnya bisa lebih bertambah lagi ini dari data sementara yang ada. Jadi paling kecil ada 110 ribu," tambahnya.

Pertamina juga menyiapkan strategi multi-feedstock, termasuk pemanfaatan sorghum dan tebu langsung, untuk memastikan pasokan tetap terjaga. Strategi ini dinilai dapat mempercepat langkah menuju program E10 tanpa menunggu perluasan lahan skala besar.

Nanang menyebut, Jika program E10 berjalan penuh, Pertamina memperkirakan Indonesia dapat menghemat lebih dari Rp 100 triliun per tahun. Bahkan, jika skenario E50 tercapai, potensi penghematan mencapai Rp500 triliun.

"E10 itu kan berarti 20% nya. 20% import artinya sekitar 100 triliun bisa kita kurangi import kita ketika kita bisa menjalankan E10," sebut Nanang.

"Kalau kita nggak import kan berarti ada sesuatu gejolak di luar kan. Secara energi security kita akan lebih bagus. Karena kita hasilkan produk itu dari dalam energi," tambahnya.

Investasi yang dibutuhkan untuk membangun ekosistem bioetanol pun diproyeksikan mencapai ratusan triliun rupiah, meliputi pembangunan pabrik baru, peremajaan lahan, penelitian perguruan tinggi, hingga insentif fiskal bagi industri.