Menaker Pastikan UMP 2026 Diumumkan Sebelum Akhir Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, telah menegaskan bahwa pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 ditargetkan selesai sebelum tanggal 31 Desember 2025. Penetapan ini bertujuan agar UMP dapat mulai berlaku secara efektif pada bulan Januari 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian bagi pekerja dan pelaku usaha.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa formula penetapan UMP 2026 tidak akan mengalami perubahan skema. Meskipun demikian, indeks perhitungan yang digunakan akan berbeda, disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini. Pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 akan menjadi komponen utama dalam perhitungan tersebut.

Pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) baru terkait formula pengupahan yang lebih adaptif terhadap kondisi tiap daerah. Proses penyusunan regulasi ini dilakukan melalui dialog sosial dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pelaku usaha.

Menaker Yassierli secara eksplisit menargetkan pengumuman UMP 2026 dapat dilakukan sebelum akhir tahun 2025. Target waktu ini krusial agar besaran upah minimum yang baru dapat diterapkan tepat pada awal tahun 2026. Hal ini sejalan dengan harapan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi seluruh pihak terkait.

“Kepastiannya kita tunggu ya. Kita berharap sebenarnya dari patokan jadwal tentu sebelum 31 Desember 2025. Jadi untuk diterapkan bulan Januari (2026),” ujar Yassierli di Jakarta. Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menepati jadwal yang telah ditetapkan.

Pemerintah juga sedang mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) baru yang akan merinci formula pengupahan. Regulasi ini diharapkan dapat menggantikan ketentuan sebelumnya dan lebih responsif terhadap dinamika ekonomi daerah. Proses penyusunan PP ini melibatkan koordinasi lintas kementerian dan stakeholders untuk menghasilkan kebijakan yang komprehensif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah memastikan bahwa formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 tidak akan menggunakan skema baru. Ini berarti prinsip dasar perhitungan UMP akan tetap mengacu pada formula yang telah berlaku sebelumnya. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas dan prediktabilitas dalam penetapan upah.

“UMP sudah selesai, formulanya sama. Indeksnya sudah ada, indeksnya berbeda. Nanti, akan diumumkan pada waktunya,” kata Airlangga. Meskipun formulanya sama, indeks perhitungan akan disesuaikan dengan data terbaru, termasuk pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025. Data ini penting untuk memastikan UMP yang ditetapkan relevan dengan kondisi ekonomi nasional.

Airlangga juga menuturkan bahwa proses sosialisasi terkait penetapan UMP 2026 sedang berlangsung. Pemerintah belum dapat mengumumkan detail angka maupun penyesuaiannya sebelum tahap sosialisasi ini selesai. Publik diminta untuk menunggu pengumuman resmi setelah seluruh tahapan diselesaikan.

Penyusunan regulasi pengupahan yang baru dilakukan melalui dialog sosial intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan yang adil antara kepentingan pekerja dan kemampuan dunia usaha. Dialog ini penting untuk menciptakan kebijakan yang diterima oleh semua pihak.

Pemerintah berharap kebijakan UMP 2026 dapat menjaga keberpihakan terhadap pekerja tanpa mengabaikan kemampuan dunia usaha. Skema penetapan ini diyakini mampu memberikan fleksibilitas bagi daerah dalam merespons tekanan ekonomi, sekaligus menciptakan standar nasional yang tetap terukur. Ini juga bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Meskipun regulasi pusat masih ditunggu, beberapa daerah seperti Jawa Tengah telah memulai persiapan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berencana mengumumkan UMP 2026 pada 8 Desember 2025, setelah menyerap aspirasi dari perwakilan pengusaha. Hal ini menunjukkan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan UMP yang akan datang.