Serangan Balik Indonesia Lawan Krisis Energi Akibat Perang Iran

• Apa pemicu krisis energi global yang dibahas dalam konteks ini?
• Bagaimana dampak krisis energi global terhadap negara-negara seperti Sri Lanka dan Pakistan?
• Mengapa Indonesia dinilai relatif lebih tahan terhadap dampak krisis energi global?

Baca artikel ini 5x lebih cepat

Liputan6.com, Jakarta - Ternyata kekisruhan Israel-Amerika Serikat (AS) kontra Iran menambah pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan sektor energi dalam negeri. Pemerintah harus memutar otak setelah berbagai inovasi dilakukan agar sektor migas dari hulu ke hilir menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Lantaran, efek domino dari krisis energi sudah terasa di berbagai negara antaralain Nepal, Sri Lanka dan Pakistan. Ketiga negara tersebut menerapkan penjatahan agar cadangan bahan bakar tidak kunjung habis.

Mengutip The Economist, sejumlah perusahaan di Sri Lanka melakukan penutupan pada Rabu. Sementara sekolah dan universitas melaksanakan pembelajaran daring. Sedikit berbeda, Nepal menunjukan adanya antrean panjang kala masyarakat ingin mendapatkan gas untuk memasak.

Ternyata kondisi akibat perang teluk ketiga ini sudah diprediksi oleh Kepala IMF, Kristalina Georgieva, disebut sebagai “sesuatu yang tak terpikirkan”. Seakan de javu, kondisi ini pernah dialami usai invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. 

Benua biru ingin membantu warganya dan menjaga kompor rumah tangga mereka tetap menyala. Alhasil, beban berpindah ke negara pengimpor dengan cadangan lebih kecil dan ruang fiskal yang terbatas dan menjadikan situasi yang krisis.

Terlihat pada Sri Lanka yang harus mengocek cadangan devisanya dan gagal bayar. Kemudian Pakistan, tenggelam ke dalam krisis neraca pembayaran, beralih ke IMF, dan memangkas impor.

Habis jatuh tertiban tangga, penutupan hampir total Selat Hormuz menambah risiko krisis energi global. Pakistan dan Mesir menjadi contoh paling rentan. Keduanya mengalokasikan sekitar 3–4% Produk Domestik Bruto (PDB) untuk impor energi, dengan pasokan besar berasal dari Timur Tengah, serta bergantung pada remitansi hingga 5–6% PDB. 

Lonjakan harga energi dan potensi turunnya remitansi memperlebar defisit transaksi berjalan dan menekan mata uang. Cadangan devisa Pakistan bahkan di bawah standar minimum IMF, sementara Mesir dibebani jatuh tempo utang luar negeri sekitar USD 29 miliar tahun ini.

Bangladesh dan Sri Lanka juga berada dalam tekanan. Cadangan devisa yang hanya cukup sekitar tiga bulan impor serta ketergantungan industri pada energi impor membuat keseimbangan eksternal mereka rapuh.

Sebaliknya, Thailand dan India relatif lebih tahan. Thailand memang mengimpor energi besar (sekitar 7% PDB), tetapi ditopang cadangan minyak dan devisa kuat. India memiliki cadangan devisa setara tujuh bulan impor serta fleksibilitas sumber energi, termasuk minyak Rusia, sehingga lebih mampu meredam gejolak.

Di luar risiko makroekonomi, dampak sosial berpotensi lebih luas. Kenaikan harga gas mendorong lonjakan biaya pupuk dan pangan. World Food Programme memperingatkan jumlah penduduk yang menghadapi kelaparan akut bisa mencapai rekor pada 2026 jika konflik berlanjut.

Pengusaha sektor energi di dalam negeri mulai mengeluhkan efek domino akibat perang tersebut. Bukan hanya soal harga yang melonjak, distribusi pun terdistorsi karena keegoisan dua kubu tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Shinta Widjaja Kamdani membuka sejumlah fakta. Misalnya saja pada struktur biaya produksi, biaya distribusi, hingga keterlambatan pengiriman.

"Dari sisi komponen biaya, yang paling cepat terdampak adalah komponen biaya energi dan logistik, karena keduanya sangat sensitif terhadap dinamika geopolitik,” ucapnya kepada Liputan6.com, Rabu (25/3/2026).

Ia tidak menampik, ketika terjadi gangguan di satu titik dalam rantai pasok global, efeknya memang dapat menjalar ke berbagai sektor karena sistem logistik dunia yang saling terhubung. Saat ini, para koleganya memang tengah menahan diri untuk tidak menaikan harga, namun akan ada saatnya, penyesuaian harga akan sangat bergantung pada durasi dan intensitas tekanan biaya tersebut.

Apalagi, jika tekanan ini berlangsung lebih lama dan bersifat persisten, ruang untuk menahan margin akan semakin terbatas, dan penyesuaian harga menjadi tidak terhindarkan, terutama bagi pelaku usaha skala kecil dan menengah yang memiliki ruang mitigasi lebih terbatas.

"Karena itu, dari perspektif dunia usaha, penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan kelancaran rantai pasok, termasuk melalui pengendalian volatilitas harga energi, stabilitas nilai tukar, serta dukungan terhadap efisiensi logistik,” tutur dia.

Untung saja, momen Ramadan dan libur Lebaran menjadi waktu jeda dari dampak perang tersebut. Wakil Direktur INDEF, Eko Listiyanto melihat salah satunya pada kebijakan work from home (WFH) dari pemerintah untuk menahan laju konsumsi energi. Dari sini, posisi bertahan Indonesia sangat terlihat karena dampak ke harga energi akan diabsorb oleh APBN.

"Sejauh (pemerintah) mampu tidak menaikkan harga BBM subsidi maka dampak (naik harga minyak akibat perang) masih bisa dibebankan ke APBN,” jelasnya kepada Liputan6.com, Rabu, 25 Maret 2026.

Eko mengingatkan, kondisi ini akan membuat negara pengekspor komoditas energi akan menaikan harga mereka sehingga tidak heran bila nanti muncul “imported inflation”. Meski, kata Eko, cadangan devisa masih cukup besar tapi bukan berarti bisa dipakai terus-menerus untuk menahan pelemahan nilai tukar.

“Jika risiko inflasi global meningkat, maka kecenderungan suku bunga bank sentral bisa saja berbalik arah ke kenaikan,” tuturnya.

Setelah segudang persoalan dari luar negeri itu, Eko ingin agar Indonesia bisa mandiri dalam komoditas energi. Mulai dengan berganti vendor para pemasok ke dalam negeri.

Baginya, tidak perlu terlibat kerja sama dagang dengan negara-negara toxic penghasil energi yang doyan sekali untuk ricuh. Langkah diversifikasi pemasok energi untuk kebutuhan dalam negeri diperlukan sehingga progress membangun menara gading energi tetap berlangsung dan berhasil.

"Strategi jangka menengah-panjang harus bisa mandiri energi, strategi jangka pendek sambil menyiapkan jangka panjang adalah kerjasama dengan negara minim resiko konflik,” ungkapnya.

Kembali berkaca pada The Economist, grafik dari mereka menunjukan Indonesia berada di kuadran low exposure, strong buffers (paparan rendah, bantalan kuat). Terlihat juga posisi Indonesia bersama Turki, Filipina, dan India, serta relatif dekat dengan Afrika Selatan.

Hal ini semakin menegaskan, Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor energi dari Timur Tengah dibanding negara seperti Pakistan atau Mesir. Indonesia juga memiliki cadangan devisa dan kondisi makro yang cukup stabil untuk menyerap guncangan.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha menjawab semua keluh kesah itu. Pertama, mencari vendor lain para pemasok komoditas energi dari negara yang tidak rawan konflik sudah dilakukan. Pemerintah, kata dia, sudah berjabat tangan dengan Afrika, Amerika Serikat, Australia, dan negara tetangga yaitu Brunei Darusalam. 

Masalah pertama, selesai. Kini kuota 20% impor yang dilakukan dari kawasan Timur Tengah sudah beralih ke negara-negara tersebut.

"Dengan demikian volume 20% dari impor kita dari Timur Tengah bisa diantisipasi,” tegasnya saat dihubungi Liputan6.com, Rabu, 25 Maret 2026.

Untuk kondisi internal dalam negeri, Satya mengatakan, pemerintah berbenah dengan mengajak masyarakat pengguna BBM dan LPG untuk melakukan efisiensi energi. Mulai dari menggunakan transportasi umum dan mengganti kendaraan ke berbahan bakar gas maupun listrik.

Sementara, untuk domestik rumah tangga, pemerintah sudah menyiapkan pengganti LPG dengan kompor listrik. Secara komunal, pengguna gas untuk memasak akan dipenuhi juga dengan jaringan gas kota.

Bahkan, ketika kelompok masyarakat menengah ke atas sudah mengguunakan kompor listrik, maka kuota tabung gas untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah bisa terpenuhi. Pun jika kemudian kelompok menengah ke bawah nantinya bisa menggunakan kompor listrik murah sebagai pengganti LPG Subsidi. 

Skenario ini semakin menunjukan kebutuhan energi hingga lingkungan rumah tangga terpenuhi. Dalam cetak biru besar, menjadi transisi menuju energi baru.

"Ini pun bisa menjadi modal transisi menuju energi baru secara bertahap,” ujar dia.

Sementara dampak perang yang menghantui stok energi, Satya memastikan storage BBM sudah diupgrade dari yang sebelumnya hanya 28 hari kini dibangun lagi untuk 100 hari.