Bahlil Ungkap Arah Baru Hilirisasi, Siapkan Proyek Rp 239 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus mempercepat program hilirisasi dan penguatan ketahanan energi sebagai strategi utama untuk mendorong kemandirian ekonomi nasional. Langkah ini difokuskan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri serta pengurangan ketergantungan terhadap impor energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Hambalang.

Dalam pertemuan tersebut, Bahlil melaporkan perkembangan proyek hilirisasi tahap pertama. Dari total 20 proyek yang direncanakan, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya akan segera dimulai dalam waktu dekat.

"Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp 239 triliun dan akan kita bahas finalisasi," ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Kamis (26/3/2026).

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat struktur industri nasional sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tengah persaingan global.

Selain hilirisasi, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada penguatan sektor energi domestik. Presiden mengarahkan agar seluruh potensi energi dalam negeri dioptimalkan guna mencapai swasembada energi.

Fokus utama mencakup pengembangan etanol dan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO) sebagai alternatif pengganti energi impor.

"Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO-CPO," kata Bahlil.

Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga melaporkan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral, seperti batu bara dan nikel. Ia memastikan belum ada perubahan kebijakan signifikan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut.

Namun, pemerintah membuka peluang relaksasi produksi secara terbatas dengan tetap menjaga keseimbangan pasar.

"Yang namanya relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga supply & demand dan harga," ujarnya.

Selain itu, pemerintah memberi sinyal akan melakukan penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) untuk nikel.

"Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan," kata Bahlil.

Kebijakan ini dipertimbangkan agar negara dapat memperoleh nilai yang lebih optimal dari pengelolaan sumber daya mineral strategis, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar global.