Kebijakan WFH Segera Diumumkan, Dipilih Hari Jumat?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) telah diputuskan dan akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Kebijakan ini disebut sebagai salah satu langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), meski dampaknya terhadap ekonomi masih terus dikaji.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, keputusan WFH untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah final. Namun, ia menegaskan bahwa pengumuman resmi akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (mengumumkan) nanti, Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto),” kata Purbaya dikutip Kamis (26/3/2026). 

Terkait target pemerintah untuk menekan konsumsi BBM hingga 20%, Purbaya mengakui bahwa memang ada perhitungan yang mengarah pada penurunan konsumsi. Namun, ia menekankan bahwa angka tersebut belum bersifat pasti dan masih perlu melihat realisasi di lapangan.

Menurut dia, kebijakan WFH tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi, terutama jika dikaitkan dengan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Purbaya menilai, meskipun kebijakan WFH berpotensi mengurangi konsumsi BBM, ada kemungkinan dampak lain yang justru meningkatkan penerimaan negara.

Ia menjelaskan bahwa meningkatnya aktivitas ekonomi dapat mendorong pertumbuhan bisnis dan konsumsi masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak negara.

“Hemat saya mungkin enggak di sananya, karena ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik. Tapi kalau pajak saya juga naik, selaras dengan itu kan saya untung juga,” tuturnya.

Sebagai Bendahara Negara, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah menggunakan pendekatan menyeluruh dalam menilai dampak kebijakan tersebut, tidak hanya fokus pada penghematan energi semata.

Dengan kata lain, pemerintah mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi BBM dan potensi peningkatan penerimaan negara dari sisi pajak.

Terkait rencana penerapan WFH pada hari Jumat, Purbaya menyebut pemilihan hari tersebut didasarkan pada pertimbangan dampak terhadap produktivitas kerja.

Menurutnya, hari Jumat memiliki jam kerja yang relatif lebih pendek dibanding hari lainnya, sehingga potensi penurunan produktivitas dinilai lebih kecil.

“Kalau diliburkan kan yang dipilih yang berdampak paling kecil ke produktivitas, Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil,” jelasnya.

Meski demikian, Purbaya belum dapat memastikan apakah kebijakan WFH akan diberlakukan secara wajib bagi sektor swasta.

“Saya enggak tahu. Yang jelas pabrik-pabrik yang itu enggak ikut. Swasta wajib nggak ya? Mungkin imbauan. Saya enggak tahu. Pemerintahan wajib,” tutupnya.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pemerintah kini tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan secara resmi kebijakan WFH kepada publik.