Bocoran Terbaru WFH ASN, Terkait Soal Sanksi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah masih menggodok rencana penerapan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Penerapannya disebut akan merujuk pada waktu kerja fleksibel serta tidak diikat dengan sanksi.

Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Mohammad Averrouce menjelaskan, kerja fleksibel sebelumnya sudah diatur oleh pemerintah. Skema yang berlaku nantinya kemungkinan akan merujuk pada karakteristik kerja ASN.

"Apabila nantinya opsi seperti WFH satu hari dalam sepekan diterapkan, pendekatannya cenderung bersifat fleksibel dan kontekstual, bukan kebijakan yang kaku dan seragam, serta tidak serta-merta dikaitkan dengan mekanisme sanksi," kata Averrouce saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (26/3/2026).

"Penyesuaian akan sangat bergantung pada karakteristik tugas dan peran, kesiapan sarana dan prasarana dan pada jenis layanan yang diberikan, terutama dengan mempertimbangkan sektor-sektor yang bersifat esensial," imbuhnya.

Dia menerangkan, fleksibilitas kerja ASN juga sejalan dengan penguatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintah. Termasuk proses digitalisasi kerja dan layanan publik.

"Perkembangan ini menjadi salah satu enabler penting yang memungkinkan pelaksanaan tugas kedinasan secara lebih fleksibel, tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Namun demikian, implementasinya tetap perlu disesuaikan dengan tingkat kesiapan sistem dan karakteristik layanan di masing-masing instansi," tutur dia.

Soal pemanfaatan teknologi untuk WFH dan kerja fleksibel ini, Averrouce memberikan contoh penerapan kerja pemerintah saat pandemi Covid-19. Kala itu, banyak layanan pemerintahan dilakukan secara daring dan menerapkan teknologi digital.

"Pemerintah juga memiliki pengalaman penting dari masa pandemi COVID-19, di mana pola kerja fleksibel dapat diterapkan tanpa mengganggu kinerja organisasi maupun kualitas pelayanan publik," ucapnya.

"Hal ini menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, namun tetap menjaga produktivitas dan akuntabilitas. Dalam waktu dekat akan disampaikan kebijakannya terkait FWA (Flexible Working Arrangement) di lingkup ASN," imbuh Averrouce.

Sebelumnya, pemerintah tengah melakikan finalisasi rencana kebijakan satu hari work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini dipastikan tidak untuk mengurangi peran pelayanan publik pemerintah.

Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Mohammad Averrouce, menjelaskan pemerintah saat ini masih terus melakukan pembahasan.

"Perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah masih dalam tahap finalisasi bersama kementerian dan lembaga terkait mengenai berbagai opsi kebijakan, termasuk penerapan fleksibilitas kerja seperti Work From Home satu hari dalam sepekan," kata Averrouce saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (26/3/2026).

Dia menegaskan, rencana kebijakan itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Adapun, kebijakan ini diambil tidak sebatas pengurangan hari kerja. Namun, fokusnya tetap pada pelayanan publik tetap berjalan optimal.

"Arahan Bapak Presiden pada prinsipnya bukan semata-mata terkait pengurangan hari kerja di kantor," kata dia.

"Tetapi lebih menekankan pada bagaimana memastikan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan seluruh pelayanan publik tetap berjalan optimal dalam berbagai situasi. Ini menjadi prioritas utama yang tidak dapat dikompromikan," sambung Averrouce.

Dia menerangkan lagi, ASN sebetulnya bisa menerapkan kerja dengan waktu yang fleksibel. Tergantung pada beban dan karakteristik kerjanya masing-masing.

Ada dua aturan soal fleksibilitas kerja itu. Pertama, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Kedua, Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah.

"Melalui kedua regulasi ini, Pejabat Pembina Kepegawaian/pimpinan instansi pusat dan daerah memiliki ruang untuk mengatur pola kerja yang adaptif, baik dari sisi lokasi maupun waktu, sesuai dengan karakteristik tugas dan kebutuhan organisasi," tutur Averrouce.