Kapan WFH ASN Mulai Berlaku? Ini Bocorannya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah melakukan finalisasi rencana kebijakan satu hari work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini dipastikan tidak untuk mengurangi peran pelayanan publik pemerintah.

Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Mohammad Averrouce, menjelaskan pemerintah saat ini masih terus melakukan pembahasan.

"Perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah masih dalam tahap finalisasi bersama kementerian dan lembaga terkait mengenai berbagai opsi kebijakan, termasuk penerapan fleksibilitas kerja seperti Work From Home satu hari dalam sepekan," kata Averrouce saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (26/3/2026).

Dia menegaskan, rencana kebijakan itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Adapun, kebijakan ini diambil tidak sebatas pengurangan hari kerja. Namun, fokusnya tetap pada pelayanan publik tetap berjalan optimal.

"Arahan Bapak Presiden pada prinsipnya bukan semata-mata terkait pengurangan hari kerja di kantor," kata dia.

"Tetapi lebih menekankan pada bagaimana memastikan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan seluruh pelayanan publik tetap berjalan optimal dalam berbagai situasi. Ini menjadi prioritas utama yang tidak dapat dikompromikan," sambung Averrouce

Dia menerangkan lagi, ASN sebetulnya bisa menerapkan kerja dengan waktu yang fleksibel. Tergantung pada beban dan karakteristik kerjanya masing-masing.

Ada dua aturan soal fleksibilitas kerja itu. Pertama, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Kedua, Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah.

"Melalui kedua regulasi ini, Pejabat Pembina Kepegawaian/pimpinan instansi pusat dan daerah memiliki ruang untuk mengatur pola kerja yang adaptif, baik dari sisi lokasi maupun waktu, sesuai dengan karakteristik tugas dan kebutuhan organisasi," tutur Averrouce.

Sebelumnya, pemerintah memastikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) telah diputuskan dan akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Kebijakan ini disebut sebagai salah satu langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), meski dampaknya terhadap ekonomi masih terus dikaji.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, keputusan WFH untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah final. Namun, ia menegaskan bahwa pengumuman resmi akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (mengumumkan) nanti, Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto),” kata Purbaya dikutip Kamis (26/3/2026).

Terkait target pemerintah untuk menekan konsumsi BBM hingga 20%, Purbaya mengakui bahwa memang ada perhitungan yang mengarah pada penurunan konsumsi. Namun, ia menekankan bahwa angka tersebut belum bersifat pasti dan masih perlu melihat realisasi di lapangan.

Menurut dia, kebijakan WFH tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi, terutama jika dikaitkan dengan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Purbaya menilai, meskipun kebijakan WFH berpotensi mengurangi konsumsi BBM, ada kemungkinan dampak lain yang justru meningkatkan penerimaan negara.

Ia menjelaskan bahwa meningkatnya aktivitas ekonomi dapat mendorong pertumbuhan bisnis dan konsumsi masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak negara.

“Hemat saya mungkin enggak di sananya, karena ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik. Tapi kalau pajak saya juga naik, selaras dengan itu kan saya untung juga,” tuturnya.

Sebagai Bendahara Negara, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah menggunakan pendekatan menyeluruh dalam menilai dampak kebijakan tersebut, tidak hanya fokus pada penghematan energi semata.

Dengan kata lain, pemerintah mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi BBM dan potensi peningkatan penerimaan negara dari sisi pajak.