Sederet Siasat Berbagai Negara di Dunia Berjuang Hadapi Krisis Energi

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah negara menyiapkan sederet siasat dan langkah menghadapi dampak dari perang Amerika Serikat-Israel dan Iran. Salah satunya kenaikan harga minyak dunia.

Mengutip CNBC, Rabu (25/3/2026), konflik di Timur Tengah itu telah sangat menganggu ekspor minyak melalui Selat Hormuz sejak Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Selat Hormuz ini mengangkut sekitar seperlima minyak dan gas alam cair (LNG) dunia dan merupakan titik penting bagi perdagangan pupuk.

Salah satu kepala riset komoditas global Goldman Sachs, Daan Struyven menuturkan, gangguan pasokan minyak saat ini menandai guncangan terbesar dalam beberapa dekade jika diukur sebagai bagian dari pasokan global. Ia juga menekankan ketidakpastian yang luar biasa tinggi yang dihadapi pasar.

Goldman Sachs mencatat pergerakan harga jangka pendek kurang didorong oleh perubahan dalam prospek skenario dasar dan lebih oleh pergeseran dalam persepsi probabilitas skenario terburuk.

“Minyak  mentah secara efektif diperdagangkan dengan premi risiko geopolitik karena investor melakukan lindung nilai terhadap gangguan yang berkepanjangan dan persediaan yang sangat rendah,” tulis Goldman.

Skenario dasar dari Goldman itu mengasumsikan Selat Hormuz akan normal pada April selama empat minggu.

Di tengah ketidakpastian global karena konflik Timur Tengah yang menyebabkan harga minyak dunia menguat membuat sejumlah negara di dunia mengambil sejumlah langkah. Hal itu mulai dari menaikkan biaya energi, mendorong energi terbarukan, mendeklarasikan darurat energi dan lainnya. Berikut deretan negara-negara yang mengantisipasi dampak dari perang Amerika Serikat-Israel dan Iran ini dikutip dari berbagai sumber:

Mengutip CNBC, Korea Selatan telah meluncurkan beberapa langkah darurat seiring memburuknya gejolak di Iran, termasuk memberlakukan pembatasan harga bahan bakar untuk pertama kali dalam hampir tiga dekade untuk menahan lonjakan harga eneri.

Goldman Sachs memperkirakan, pembatasan harga itu dapat menurunkan harga bahan bakar ritel sekitar 8% secara rata-rata tahunan.

Pemerintah juga telah memberlakukan sistem rotasi lima hari berdasarkan plat nomor untuk membatasi lalu lintas kendaraan sektor publik dan mengurangi konsumsi minyak, serta mendesak rumah tangga untuk mandi lebih singkat dan mengisi daya ponsel di siang hari.

Pemerintah juga berupaya beralih ke batu bara, sebagai sumber alternatif, menghapus batas operasi maksimum 80% dan energi nuklir dengan meningkatkan tingkat pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir dari sekitar 70% menjadi lebih dari 80%.

Tak hanya itu, Korea Selatan juga meningkatkan perencanaan ekonomi daruratnya pada Rabu, 25 Maret 2026. Perdana Menteri Korea Selatan Kim Min-seok memperingatkan pemerintah harus bersiap untuk “skenario terburuk” dari konflik Timur Tengah  yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Berdasarkan kantor berita Yonhap, pemerintah berencana membentuk gugus tugas ekonomi darurat yang dipimpin oleh Kim Min-seok untuk menggordinasikan upaya lintas kementerian.

“Sudah saatnya untuk meningkatkan sistem respons pencegahan pemerintah untuk bersiap menghadapi situasi yang berkepanjangan, termasuk skenario terburuk,” kata Kim.

Kelompok ini akan mengadakan pertemuan dua kali seminggu di lima kelompok kerja, mengawasi dampak perang terhadap energi, ekonomi makro, pasar keuangan, dan mata pencaharian rumah tangga, serta pemantauan situasi di luar negeri.

“Secara terpisah, ruang situasi ekonomi darurat juga akan didirikan di kantor kepresidenan,” Kim menambahkan.

Langkah-langkah ini mengikuti instruksi Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung pada Selasa untuk mengaktifkan sistem respons darurat pencegahan, karena Seoul meningkatkan upaya untuk mengelola dampak ekonomi dari konflik tersebut.

Korea Selatan mengimpor sekitar 70% minyak mentah dan 20% gas alam cair dari Timur Tengah, sehingga perekonomiannya sangat rentan terhadap gangguan berkepanjangan dalam aliran energi.

Mengutip the Economist, sejumlah perusahaan di Sri Lanka melakukan penutupan pada Rabu pekan ini. Sementara sekolah dan universitas melaksanakan pembelajaran daring. Selain itu, Sri Lanka juga menerapkan penjatahan bahan bakar.

Demikian juga Nepal dan Pakistan yang menerapkan penjatahan.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr telah mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional. Ia memperingatkan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dapat menganggu pasokan minyak global dan mendorong kenaikan biaya bahan bakar dan listrik di Filipina.

Mengutip Straits Times, pada 24 Maret 2026, Marcos menandatangani perintah eksekutif menuturkan, konflik yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat, Israel dan Iran yang menciptakan ketidakpastian di pasar energi global menganggu rantai pasokan dan memberikan tekanan ke atas pada harga minyak, merupakan ancaman bagi keamanan energi negara.

Langkah ini menandakan Manila bersiap bukan hanya untuk lonjakan sementara harga minyak tetapi juga guncangan eksternal yang berpotensi berkepanjangan yang dapat memicu inflasi.

Filipina mengimpor hampir semua kebutuhan bahan bakarnya, sehingga sangat rentan terhadap gangguan di jalur pelayaran utama seperti Selat Hormuz.

Perintah yang ditandatangani oleh Marcos ini memulai respons pemerintah yang terkoordinasi untuk menstabilkan pasokan bahan bakar dan membatasi dampak lanjutan pada transportasi, pangan, dan listrik.

Langkah-langkah tersebut mencakup subsidi bahan bakar untuk sektor-sektor kunci seperti pengemudi transportasi umum, pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penimbunan dan pengambilan keuntungan yang tidak wajar, dan persetujuan yang lebih cepat untuk proyek-proyek energi.

Filipina juga mengalokasikan sekitar 20 miliar peso atau Rp 5,63 triliun (asumsi kurs peso Filipina terhadap rupiah 281,7) (427 juta dolar Singapura) untuk membangun cadangan diesel, di tengah ketidakpastian yang terkait dengan krisis Timur Tengah.

Pemerintah menargetkan untuk mengumpulkan dua juta barel, setara dengan pasokan tambahan sekitar 10 hari, dengan satu juta barel awal yang sekarang sedang dibeli dari dalam dan luar Asia Tenggara.

Selain itu, mengutip BBC, pegawai pemerintah di Filipina telah diperintahkan untuk bekerja empat hari dalam seminggu.

Jepang akan memulai pelepasan minyak terbesar sepanjang sejarah dari cadangan nasional. Hal ini sebagai antisipasi krisis energi karena konflik Timur Tengah.

Mengutip the Guardian, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menuturkan, sekitar 80 juta barel minyak yang ditimbun akan diberikan kepada kilang, setara dengan 45 hari permintaan domestik.

“Jepang akan memulai pelepasan minyak terbesar sepanjang sejarah dari cadangan strategisnya minggu ini,” ujar Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.

Selain itu, Pemerintah pekan lalu menyetujui pelepasan cadangan sektor swasta senilai 15 hari, di tengah kekhawatiran bahwa konflik di Timur Tengah akan terus menghambat arus lalu lintas kapal tanker di sepanjang Selat Hormuz.

Secara keseluruhan, sekitar 80 juta barel minyak yang ditimbun – setara dengan 45 hari permintaan domestik – disuplai ke kilang domestik. Itu 1,8 kali lipat jumlah yang tersedia setelah gempa bumi dan tsunami merusak parah pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi pada Maret 2011, yang menyebabkan penutupan sementara semua pembangkit listrik tenaga atom Jepang.

Hingga akhir tahun lalu, Jepang memiliki cadangan sekitar 470 juta barel minyak, setara dengan 254 hari konsumsi domestik.

Pemerintah pekan lalu memperkenalkan subsidi untuk produk bahan bakar guna membatasi harga bensin sekitar 170 yen (USD 1,10) per liter. Langkah ini diambil setelah harga eceran rata-rata bensin naik ke rekor 190,8 yen per liter. Subsidi awal akan ditinjau setiap minggu berdasarkan harga minyak.

Kekhawatiran Selat Hormuz dapat tetap tertutup untuk jangka waktu yang lama telah memicu kecemasan di antara beberapa konsumen Jepang mengenai ketersediaan tisu toilet dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Pekan ini, Kementerian Perdagangan dan Industri menyarankan konsumen untuk tidak menimbun tisu toilet, setelah unggahan di media sosial memicu kekhawatiran harga dan pasokannya dapat terpengaruh secara negatif oleh gangguan impor minyak.

Pemerintah Inggris  mengenalkan aturan baru yang mewajibkan pengembang untuk memasang pompa panas dan panel surya di semua rumah baru. Hal ini sebagai respons terbaru pembuat kebijakan terhadap dampak ekonomi dari konflik Iran.

Mengutip CNBC, ditulis Rabu, (25/3/2026), Menteri Inggris mengatakan perang Iran dan gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak memperkuat kebutuhan untuk memanfaatkan energi bersih sebagai alat keamanan energi.

The Futures Homes Standard, serangkaian peraturan pembangunan baru untuk Inggris mulai 2028. Inggris akan menetapkan persyaratan untuk memastikan rumah dibangun dengan pembangkit listrik terbarukan di lokasi, yang sebagian besar diharapkan disediakan oleh tenaga surya.

Aturan itu juga akan memastikan rumah dibangun dengan pemanas rendah karbon seperti pompa panas dan jaringan pemanas.

Pemerintah menambahkan, panel surya plug-in yang dapat dipasang pemilik rumah di balkon akan tersedia toko-toko dalam beberapa bulan mendatang.

“Perang Iran sekali lagi menunjukkan dorongan untuk energi bersih sangat penting untuk keamanan energi sehingga kita dapat melepaskan diri dari cengkeraman pasar bahan bakar fosil yang tidak kita kendalikan,” ujar Menteri Energi Inggris Ed Miliband.

“Baik melalui panel surya yang dipasang sebagai standar di rumah-rumah baru atau memungkinkan masyarakat untuk membeli panel surya siap pakai di toko-toko, kami bertekad untuk meluncurkan energi bersih sehingga kami dapat memberikan kedaulatan energi kepada negara kami,” ia menambahkan.

Vietnam akan beralih sepenuhnya ke bensin campuran etanol lebih cepat dari yang direncanakan. Hal ini sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menurut dokumen pemerintah yang dirilis pada Jumat, 20 Maret 2026 karena perang di Iran terus mengganggu pasokan energi global.

Mengutip thehindu.com, negara yang masuk wilayah Asia Tenggara ini akan mulai menggunakan bensin E10, campuran yang mengandung 10% bioetanol, mulai bulan depan, menurut arahan pemerintah yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Pham Minh Chinh pada Kamis, 19 Maret 2026. Langkah Vietnam ini lebih cepat dari target sebelumnya, 1 Juni 2026.

Harga bahan bakar di Vietnam telah melonjak sejak perang AS-Israel di Iran dimulai tiga minggu lalu, dengan harga bensin naik 50% dan harga solar naik 70%, menurut data dari Petrolimex.

Gangguan ini telah "menyebabkan fluktuasi harga energi yang signifikan, menciptakan banyak tantangan bagi negara-negara yang bergantung pada impor energi dan meningkatkan risiko terhadap keamanan energi banyak negara, termasuk Vietnam," demikian ditunjukkan dari dokumen itu.

Arahan tersebut mendesak pihak berwenang untuk memperkenalkan insentif bagi produksi dan penggunaan kendaraan listrik serta menyerukan perluasan pengembangan dan penggunaan energi terbarukan.

Arahan itu juga menyatakan Vietnam akan sepenuhnya menghilangkan penggunaan lampu pijar 20 watt hingga 60 watt mulai kuartal ketiga 2026.