Bahas Anggaran, Rapat DPR Bersama Danantara Tertutup

Liputan6.com, Jakarta - Komisi XI DPR menggelar rapat kerja dengan Kepala Badan Pengelola BPI Danantara pada Rabu (1/7/2026), dengan agenda yang diputuskan berlangsung secara tertutup untuk umum. Penutupan rapat dilakukan karena pembahasan menyangkut Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan keputusan tersebut saat membuka jalannya rapat kerja. Dia menuturkan, pembahasan mengenai dokumen anggaran memerlukan forum yang tidak terbuka untuk publik.

"Saya nyatakan rapat ini dibuka dan saya nyatakan tertutup untuk umum karena menyangkut RKA dan RKP, saya minta rapat dibuka dan tertutup untuk umum," ujar Misbakhun saat memimpin rapat.

Dengan keputusan tersebut, masyarakat tidak dapat mengikuti jalannya pembahasan secara langsung. Rapat kemudian dilanjutkan dalam format tertutup sesuai keputusan pimpinan Komisi XI.

Berdasarkan agenda, rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Kepala Badan Pengelola BPI Danantara guna membahas konsultasi roadmap dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT Danantara Development Management Fund Tahun 2026.

Adapun berdasarkan pantauan Liputan6.com secara daring, sebelum rapat dinyatakan tertutup tidak disampaikan secara terbuka kisi-kisi materi RKA dan RKP yang menjadi pokok pembahasan antara Komisi XI DPR RI dan Badan Pengelola BPI Danantara.

Sebelumnya, Danantara tengah menjalankan transformasi besar-besaran di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan memangkas jumlah entitas usaha dari 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200-300 perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi perusahaan yang merugi, dan memperkuat daya saing BUMN.

Meski demikian, Danantara memastikan proses konsolidasi tersebut tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan proses perampingan atau streamlining BUMN saat ini terus berjalan dan ditargetkan rampung pada 2026.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar transformasi BUMN tetap melindungi para pekerja.

“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” tegas Dony, dikutip Sabtu (13/6/2026). 

Dony menjelaskan, jumlah entitas BUMN yang mencapai 1.077 perusahaan saat ini dinilai terlalu besar dan tidak seluruhnya beroperasi secara efisien. Dari total perusahaan tersebut, sekitar 52 persen tercatat mengalami kerugian.

Bahkan, akumulasi kerugian perusahaan-perusahaan yang merugi tersebut mencapai sekitar Rp 20 triliun.

Karena itu, Danantara memilih melakukan konsolidasi dengan menggabungkan sejumlah perusahaan yang memiliki rantai bisnis serupa agar lebih efisien dan fokus.

Meski jumlah perusahaan akan berkurang drastis, Dony memastikan seluruh pekerja akan tetap dipertahankan dan dialihkan ke entitas hasil penggabungan.

Dony mengungkapkan Danantara telah menghitung dampak finansial dari opsi mempertahankan seluruh tenaga kerja selama proses restrukturisasi berlangsung.

Hasilnya, biaya tenaga kerja yang harus ditanggung setiap tahun ternyata jauh lebih kecil dibandingkan potensi efisiensi yang dapat diperoleh dari konsolidasi perusahaan.

“Kita hitung, kalau dari perusahaan-perusahaan yang kita streamlining ini, berapa sih biaya tenaga kerjanya setahun? Ternyata cuma Rp 2–3 triliun,” jelasnya.

Menurut Dony, dengan potensi penghematan yang jauh lebih besar, tidak ada alasan bagi Danantara untuk melakukan PHK.

“Jadi saya berpikir, kalau gitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp 47 triliun,” katanya.

Ia menegaskan para pekerja tidak boleh menjadi pihak yang menanggung dampak dari proses restrukturisasi korporasi yang dilakukan pemerintah.

“Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Karena tadi pemikiran kita, kita tidak mau juga menzalimi karyawan. Karena itu kan bukan salah mereka,” ungkap Dony.

Selain menjaga lapangan kerja, langkah konsolidasi juga diharapkan menciptakan organisasi yang lebih ramping dan mampu mengambil keputusan bisnis dengan lebih cepat.

Dony mengungkapkan salah satu alasan utama dilakukannya perampingan BUMN adalah banyaknya praktik transaksi berlapis antara induk perusahaan, anak usaha, hingga perusahaan cucu yang selama ini menciptakan biaya tambahan dan menurunkan efisiensi.

“Selama ini kita membiasakan layering transaction antara induk ke anak-anak, ke cucu-cucu, ke cicit, yang menyebabkan inefisiensi. Kurang lebih inefisiensinya itu Rp 30 triliun,” kata Dony.

Sebagai contoh, Danantara telah menggabungkan sejumlah entitas di lingkungan Pertamina seperti Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping (PIS) yang memiliki keterkaitan bisnis erat.

Menurut Dony, langkah tersebut langsung menghasilkan penghematan yang signifikan.

“Contoh pertama, kita merger sekarang, kita sudah menghemat kurang lebih sekitar US$ 600–700 juta dari hasil merger ini,” ujarnya.

Praktik serupa juga ditemukan di lingkungan Telkom Group, di mana sejumlah proyek harus melewati beberapa lapis perusahaan sebelum dieksekusi sehingga memunculkan biaya yang tidak perlu.