Said Iqbal Tegaskan Harga Gas Industri US$ 13 per MMBTU Harus Berlaku Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, menegaskan kebijakan penurunan harga gas industri menjadi US$ 13 per MMBTU harus berlaku secara nasional, bukan hanya untuk industri di Jawa Barat. Ia menyatakan akan meminta penjelasan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, apabila masih terdapat perbedaan tafsir mengenai implementasi kebijakan tersebut di lapangan.

Menurut Iqbal, keputusan penurunan harga gas menjadi US$ 13 per MMBTU merupakan hasil pembahasan intensif dalam Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Sebelumnya, pelaku industri granit, keramik, serta tekstil dan produk tekstil (TPT) meminta harga gas industri nonsubsidi ditunkan dari sekitar US$ 23 menjadi US$ 15 per MMBTU. Namun, Presiden memutuskan harga ditetapkan jauh lebih rendah.

“Dunia usaha awalnya meminta harga gas turun menjadi US$ 15 per MMBTU. Ternyata Presiden menurunkan lagi menjadi US$ 13 per MMBTU,” kata Iqbal di Gedung Danantara, Rabu (1/7/2026).

Ia menambahkan bahwa penurunan harga gas ini mulai memberikan ruang bagi pelaku industri untuk menekan biaya produksi, sehingga secara langsung mengurangi risiko PHK. Berdasarkan hasil rapat Satgas PHK dan temuan di lapangan, perusahaan granit dan keramik untuk sementara waktu dapat mempertahankan kegiatan operasionalnya.

Pada kesempatan tersebut, Iqbal juga meluruskan kabar miring mengenai adanya PHK massal di salah satu perusahaan granit besar. Menurut data yang dihimpunnya, jumlah pekerja yang terkena PHK hanya berkisar ratusan orang, bukan mencapai 55.000 orang seperti informasi keliru yang sempat beredar di masyarakat.

“Enggak ada PHK 55 ribu. Yang terjadi hanya ratusan orang karena perusahaan melakukan diversifikasi usaha ke produk asbes dan tidak lagi fokus di bisnis granit,” ujarnya.

Meski demikian, Iqbal menilai tantangan industri manufaktur belum sepenuhnya selesai. Setelah persoalan harga gas mulai teratasi, industri granit dan keramik nasional kini harus menghadapi tekanan baru dari banjirnya produk impor yang dijual sekitar 50 persen lebih murah dibandingkan produk dalam negeri. Isu krusial ini sekarang sedang digodok oleh Satgas PHK.

Terkait pelaksanaan kebijakan harga gas, Iqbal kembali menegaskan tidak pernah ada usulan agar tarif US$ 13 per MMBTU hanya berlaku di Jawa Barat. Kebijakan tersebut sejak awal ditujukan bagi industri di seluruh Indonesia, khususnya sentra pabrik granit, keramik, dan TPT yang banyak tersebar di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

“Kalau Satgas PHK menjelaskan, itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Jika nanti ada perbedaan tafsir dalam pertemuan dengan Pak Bahlil, saya akan menanyakan langsung. Permintaan dari awal memang untuk seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa Barat,” pungkas Iqbal.