167 BUMN Telah Dilikuidasi hingga 28 April 2026

Liputan6.com, Jakarta - 167 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah dilikuidasi dalam kurun waktu setahun terakhir, hingga 28 April 2026. Likuidasi itu dilakukan sebagai bagian dari optimalisasi BUMN untuk menciptakan bisnis yang lebih efektif dan efisien.

“Total yang sudah dilikuidasi itu kurang lebih sampai dengan hari ini sudah sekitar 167 perusahaan,” kata Direktur Operasional Danantara, Dony Oskaria dikutip dari Antara, Selasa (28/4/2026).

Ia menegaskan, komitmen pemerintah dalam melakukan transformasi dan restrukturisasi menyeluruh dengan memangkas 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200–300 perusahaan.

Dony yang juga merupakan Kepala BP BUMN menuturkan, proses perampingan BUMN akan dieksekusi seluruhnya pada 2026. Hal ini seperti yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain melakukan likuidasi, terdapat tiga strategi optimalisasi BUMN lainnya, yakni divestasi, konsolidasi, dan restrukturisasi.

​Likuidasi dilakukan bagi perusahaan yang beban utangnya jauh melebihi aset dan tidak memiliki daya saing pasar.

Kemudian, ​divestasi dilakukan terhadap perusahaan berskala kecil yang berada di luar bisnis inti, misalnya agen perjalanan milik BUMN energi.

​Langkah yang krusial lain adalah penggabungan atau konsolidasi perusahaan berdasarkan sektor industri, seperti logistik, rumah sakit, hingga perhotelan agar memiliki skala ekonomi yang besar.

“Asset management akan bersatu, kemudian hotel dan lain-lain sudah bersatu, kemudian pos dan logistik akan bersatu,” ucap Dony.

Danantara juga menargetkan konsolidasi BUMN di bidang sekuritas dan juga asuransi. Langkah-langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi BUMN.

​Selain perampingan, Dony juga menegaskan perubahan paradigma mendasar dalam interaksi antar-BUMN. Istilah "Sinergi BUMN" kini secara tegas diganti dengan kewajiban.

​Langkah tersebut dilakukan seiring dengan pembentukan Sovereign Wealth Fund Danantara, yang akan mengonsolidasikan aset-aset negara agar lebih terarah dan berdaya saing global.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia melakukan kajian menyeluruh terhadap seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan fundamental bisnis perusahaan negara.

Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia, Rohan Hafas, mengatakan evaluasi tersebut merupakan bagian dari proses konsolidasi manajemen baru dalam pengelolaan aset negara.

Menurut dia, peninjauan dilakukan untuk memastikan pengelolaan aset negara berjalan secara transparan, bijak, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

“Sebagai manajemen baru dan pemegang mandat pengelolaan aset negara, Danantara Indonesia berkewajiban melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kualitas aset, kebijakan akuntansi, serta disiplin tata kelola di seluruh portofolio. Governance reset ini adalah langkah penguatan fondasi agar neraca perusahaan mencerminkan kondisi yang aktual, prudent, dan kredibel,” ujar Rohan dalam keterangan resmi, Kamis (5/3/2025).

Melalui entitas holding operasionalnya, Danantara Asset Management, evaluasi dilakukan terhadap berbagai aspek perusahaan.

Kajian tersebut mencakup kebijakan akuntansi, kualitas serta pencatatan aset, hingga penguatan sistem tata kelola dan manajemen risiko di lingkungan BUMN.

Langkah ini diharapkan mampu memastikan pengelolaan perusahaan negara menjadi semakin solid, transparan, dan selaras dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Danantara menilai penguatan fundamental keuangan dan disiplin manajemen menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja BUMN di masa depan.

Dengan fondasi keuangan yang lebih kuat, perusahaan negara diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional serta memperbaiki margin usaha.

Menurut Rohan Hafas, pertumbuhan perusahaan yang sehat harus ditopang oleh produktivitas dan kinerja operasional yang nyata.

“Pertumbuhan yang sehat harus berbasis pada produktivitas dan kinerja operasional, sehingga kontribusinya terhadap penerimaan negara benar-benar terukur dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan BUMN ke depan tidak hanya diukur dari besarnya angka dalam laporan keuangan, tetapi juga dari kemampuan perusahaan menghasilkan kinerja nyata.

Indikator tersebut mencakup laba yang sehat, arus kas yang kuat, serta kontribusi dividen yang stabil bagi negara sebagai pemegang saham.

Danantara menegaskan bahwa proses penguatan tata kelola dan fundamental bisnis ini akan dilakukan secara bertahap.

Di sisi lain, perusahaan tetap memastikan stabilitas operasional serta kesinambungan bisnis di seluruh portofolio BUMN tetap terjaga.