Purbaya dan Bahlil Susun Strategi Genjot Penerimaan Negara Lewat Sektor Energi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjumpai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta. Menurut informasi staf Kementerian ESDM, pertemuan ini berlangsung pada Rabu pagi, 13 Mei 2026. 

Adapun perjumpaan Purbaya dan Bahlil tersebut turut diunggah oleh akun Instagram @melangkahdaritimur.id, Rabu (13/5/2026).

Dalam video yang beredar, Bahlil mengatakan, dirinya bersama Purbaya berupaya untuk saling berkolaborasi dalam mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor energi. 

"Saya bersama Pak Menteri Keuangan, kali ini akan pembahasan sinkronisasi program. Di dalamnya adalah bagaimana meningkatkan PNBP, tapi juga adalah bagaimana bisa mewujudkan program swasembada energi dan listrik desa," ujarnya. 

Bahlil pun berujar, pihaknya berada satu gerbong dengan Kementerian Keuangan untuk memperkuat tata kelola penerimaan negara. 

"Satu hal bahwa saya bersama Pak Menteri Keuangan ini satu tim yang baik dalam rangka mengembangkan penataan kembali terhadap potensi pendapatan negara di sektor ESDM," ungkap dia. 

Menimpali pernyataan tersebut, Purbaya mendukung penuh upaya Bahlil dan Kementerian ESDM dalam menggenjot pendapatan negara. 

"Pada dasarnya, setiap upaya Pak Menteri ESDM untuk meningkatkan pendapatan, akan saya dukung, karena saya untung," kata Purbaya sembari tertawa kecil.  

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti masih lemahnya pengawasan dan pemeriksaan perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025, dikutip Jumat (24/4/2026), BPK mencatat DJP telah melakukan berbagai upaya pengawasan selama periode 2023 hingga 2025. Salah satunya dengan menerbitkan 162.658 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) serta 311.736 Surat Penugasan Pemeriksaan (SP2).

Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat sejumlah permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi pengawasan perpajakan.

BPK menilai, kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas upaya peningkatan penerimaan pajak jika tidak segera dibenahi.

Salah satu temuan utama adalah pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak (WP) yang dinilai belum didukung dengan sistem pengendalian yang memadai.

Kondisi ini membuat pengawasan terhadap kepatuhan pajak belum berjalan optimal, sehingga berisiko menimbulkan potensi penerimaan negara yang tidak tergali secara maksimal.

Selain itu, BPK juga menemukan bahwa pelaksanaan prosedur dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan perpajakan belum sepenuhnya memadai.

Sektor mineral, khususnya nikel, menjadi salah satu perhatian dalam temuan tersebut.

BPK mengungkapkan bahwa pengawasan kepatuhan wajib pajak di sektor nikel belum menguji risiko spesifik (specific risk) secara optimal. Padahal, sektor ini memiliki potensi penerimaan negara yang besar.

Pengujian risiko yang belum optimal itu mencakup variabel penting seperti peredaran usaha serta harga patokan mineral nikel.

Kondisi ini dinilai dapat membuka celah dalam pengawasan, terutama di sektor strategis yang tengah berkembang pesat.

Perlu Perbaikan Sistemik

BPK menegaskan, berbagai permasalahan ini perlu segera ditangani agar tidak menghambat optimalisasi penerimaan perpajakan.

Penguatan sistem pengendalian, perbaikan prosedur pemeriksaan, serta peningkatan kualitas analisis risiko menjadi langkah penting yang perlu dilakukan.

Dengan pembenahan tersebut, diharapkan pengawasan pajak dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendukung peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan.