Menteri UMKM Pastikan Tarif PPh Final 0,5% Tetap Berlaku

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pemerintah tidak menaikkan tarif pajak bagi pelaku UMKM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Menurut Maman, berbagai informasi yang beredar terkait kenaikan pajak UMKM tidak sesuai dengan substansi aturan yang baru diterbitkan pemerintah.

“Tidak ada perubahan bahkan kenaikan pajak terhadap UMKM. Jadi insentif pajak kepada UMKM masih sama seperti dulu,” kata Maman dikutip dari Antara, Rabu (3/6/2026).

Dia menjelaskan, pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun tetap tidak dikenai pajak atau tarif 0 persen. Sementara itu, UMKM yang memiliki omzet hingga Rp 4,8 miliar per tahun masih dapat memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen dari omzet.

Maman menuturkan, perubahan yang diatur dalam PP 20/2026 lebih banyak menyangkut penyempurnaan mekanisme dan pemberian kepastian hukum bagi pelaku usaha. Salah satunya terkait masa berlaku fasilitas PPh Final 0,5 persen yang kini tidak lagi dibatasi.

Sebelumnya, fasilitas tersebut diberikan melalui perpanjangan secara berkala. Kini pemerintah menetapkannya tanpa batas waktu sehingga pelaku UMKM memiliki kepastian dalam menjalankan usahanya.

“Dulu diperpanjang satu tahun, sekarang tidak dibatasi. Ini untuk memberikan kepastian bagi pelaku UMKM,” ujarnya.

Meski mempertahankan tarif PPh Final 0,5 persen, pemerintah melakukan sejumlah penyesuaian untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas perpajakan yang ditujukan bagi UMKM.

Maman mengatakan, pemerintah menemukan adanya praktik pemecahan badan usaha menjadi beberapa entitas yang lebih kecil agar tetap memenuhi syarat sebagai UMKM dan memperoleh tarif pajak final yang lebih rendah.

Karena itu, pemerintah memperkuat pengaturan agar fasilitas perpajakan benar-benar dinikmati oleh pelaku usaha yang memenuhi kriteria.

Menurut dia, kebijakan PPh Final 0,5 persen tetap dipertahankan bagi pelaku usaha perseorangan yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun.

Sementara itu, badan usaha non-perseorangan seperti perseroan terbatas (PT) dan persekutuan komanditer (CV) akan mengikuti mekanisme pengenaan pajak berdasarkan laba bersih perusahaan sesuai ketentuan umum perpajakan.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan perlakuan pajak yang lebih adil sekaligus menutup celah yang selama ini dimanfaatkan sebagian pelaku usaha untuk mengurangi beban pajak melalui pembentukan beberapa badan usaha dengan skala lebih kecil.

Maman menegaskan bahwa meski PT dan CV tidak lagi menggunakan skema PPh Final UMKM, pemerintah tetap memberikan insentif perpajakan bagi badan usaha yang memiliki omzet relatif kecil.

Menurut dia, PT dan CV dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun tetap memperoleh fasilitas berupa pengurangan tarif pajak sebesar 50 persen dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku.

“Insentif ini diperuntukkan bagi mereka yang omzetnya di bawah Rp 4,8 miliar. Kalau sudah di atas Rp 4,8 miliar ya harus fair dong, jangan juga mengikuti treatment yang sama,” ujar Maman.

Pemerintah menilai kebijakan tersebut dapat menjaga keseimbangan antara pemberian insentif bagi usaha kecil dan penciptaan sistem perpajakan yang lebih adil.

Dengan berlakunya PP 20/2026, pemerintah berharap pelaku UMKM memiliki kepastian usaha yang lebih baik. Selain itu, penyempurnaan aturan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah tanpa mengurangi efektivitas penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pemerintah juga menegaskan bahwa tujuan utama perubahan aturan bukan untuk menambah beban pelaku UMKM, melainkan memastikan fasilitas perpajakan diberikan secara tepat sasaran kepada kelompok usaha yang memang berhak menerimanya.