Menko Pangan Tegaskan Kopdes Merah Putih Bukan Supermarket

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) bukan merupakan jaringan supermarket atau ritel modern. Keduanya dibentuk murni untuk menjadi kepanjangan tangan pemerintah di tingkat akar rumput.

Zulkifli menerangkan, KDKMP dan KNMP akan bertindak sebagai off-taker (penyerap pasar) dari hasil bumi para petani dan nelayan. Peran ini membuat kedua koperasi tersebut memegang posisi krusial dalam ekosistem ekonomi desa.

"Intinya, koperasi itu adalah untuk nelayan—Koperasi Nelayan Merah Putih itu—menjadi off-taker. Dia bukan supermarket," tegas Zulkifli dalam Rapat Kerja Nasional Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Atas peran strategis tersebut, Zulkifli menyatakan bahwa kedua model koperasi ini memang sengaja ditempatkan di berbagai lokasi topografi, termasuk di kawasan pegunungan maupun pesisir pantai. Hal ini sekaligus membantah anggapan miring mengenai penentuan lokasi KDKMP dan KNMP.

"Banyak sekali yang mempertanyakan, ini kok koperasi ada di gunung? Koperasi nelayan ada di laut? Ya di pantai, memangnya di mana lagi? Karena koperasi ini melayani kepentingan desa sebagai off-taker dan kedua sebagai infrastruktur pemerintah, bukan supermarket," tambahnya.

Sebagai bagian dari infrastruktur pemerintah, KDKMP dan KNMP ke depannya akan memegang mandat untuk memudahkan penyaluran bantuan sosial (bansos), baik berupa bantuan pangan beras maupun bantuan tunai kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Bantuan-bantuan tunai nanti lewat Kopdes (Koperasi Desa), dan kedua dia bertindak sebagai off-taker. Itu kebijakan-kebijakan mendasar yang dibuat oleh Pak Prabowo. Tahun ini kami memang fokus kepada sektor protein, termasuk Kampung Nelayan," jelas Zulkifli.

Ia merinci, koperasi ini akan ikut mendistribusikan barang-barang yang disubsidi pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH).

"Nanti Kopdes yang akan menyalurkan PKH. Beras 10 kilogram itu nanti lewat Kopdes, kalau dulu lewat pemerintah desa. Bantuan alat traktor dan pertanian juga nanti Kopdes yang mengelola, sehingga semua orang bisa pakai secara bergantian, tidak hanya dikuasai satu kelompok," urainya.

Selain distribusi bantuan, koperasi desa ini juga dipersiapkan menjadi instrumen stabilitas harga. Jika di suatu provinsi harga komoditas pokok seperti beras melambung tinggi, pemerintah dapat langsung melakukan operasi pasar melalui jaringan koperasi ini.

Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengakui bahwa proses pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam skala masif bukanlah perkara mudah. Namun, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam prosesnya diklaim mampu memangkas waktu kerja dan menghemat anggaran negara.

Zulkifli mengisahkan, target mendirikan 80.000 Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia mustahil dilakukan melalui skema tender konvensional. Mengingat proses lelang yang memakan waktu lama, Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) khusus terkait pembangunan KDKMP.

"Bangun 80.000 (unit) bagaimana caranya? Kalau harus ditender dulu satu per satu, waduh, mungkin 100 tahun baru selesai. Oleh karena itu dikeluarkan Inpres, ditugaskan kepada Agrinas Pangan, dan Agrinas Pangan bekerja sama dengan TNI," ungkap Zulkifli.

Keterlibatan TNI ini dinilai membawa efisiensi besar. Selain proses pembangunan fisik di lapangan menjadi lebih cepat, biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah dibanding menggunakan skema vendor swasta lewat lelang bebas. Kendati demikian, standar dan kualitas bangunannya dipastikan seragam di seluruh Indonesia.

"Nah, TNI itu sistemnya perintah. Kadang-kadang memang ada yang terlewat dalam tata kelola administrasi karena model komando tersebut. Tapi saya jamin, proyek yang dikerjakan ini lebih murah daripada ditender bebas, dan hasilnya lebih bagus serta seragam di seluruh Indonesia," pungkasnya.