Ketegangan China-Jepang Meningkat

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah China resmi memberlakukan pembatasan ekspor terhadap 40 perusahaan Jepang di tengah meningkatnya ketegangan hubungan kedua negara. Beijing menilai perusahaan-perusahaan tersebut berkontribusi terhadap upaya "remiliterisasi" atau penguatan kembali kemampuan militer Jepang.

Hubungan China dan Jepang memang terus memanas sejak Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, tahun lalu mengisyaratkan bahwa Tokyo dapat melakukan intervensi apabila China menggunakan kekuatan militer terhadap Taiwan.

Di sisi lain, Jepang juga mempercepat modernisasi pertahanannya, termasuk dengan memperkuat kemampuan serangan jarak jauh. Langkah tersebut mendapat kritik keras dari Beijing.

Dikutip dari AP News, Senin (29/6/2026), melalui Kementerian Perdagangan, China memasukkan 20 perusahaan Jepang, termasuk sejumlah divisi Mitsubishi Corporation, ke dalam daftar pengendalian ekspor.

Dengan kebijakan tersebut, eksportir asal China maupun perusahaan asing tidak diperbolehkan menjual barang guna ganda (dual-use items) yang diproduksi di China kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Barang guna ganda merupakan produk yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sipil maupun militer.

Selain itu, 20 perusahaan lainnya juga dimasukkan ke dalam daftar pengawasan. Di antaranya Mitsui E&S, yang memproduksi mesin kapal, serta sejumlah unit usaha Fujitsu dan Komatsu.

Perusahaan China yang ingin mengekspor barang kepada entitas tersebut wajib mengajukan izin khusus, menyertakan laporan penilaian risiko, serta memberikan pernyataan tertulis bahwa barang tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan militer.

Kementerian Perdagangan China menegaskan kebijakan tersebut "sepenuhnya dapat dibenarkan, masuk akal, dan sesuai hukum."

Menurut pemerintah China, langkah tersebut bertujuan memberikan efek jera terhadap langkah sembrono Jepang dalam mengejar militerisme baru.

Beijing juga mendesak Jepang mengubah arah kebijakannya.

"Kami berharap Jepang menyadari kesalahannya, membalikkan arah kebijakan yang keliru, sungguh-sungguh merefleksikan masa lalunya, dan kembali ke jalur yang benar," demikian pernyataan Kementerian Perdagangan China.

Pemerintah Jepang langsung mengecam keputusan tersebut.

Juru bicara utama pemerintah Jepang menyebut pembatasan ekspor itu sebagai langkah yang tidak dapat diterima dan sangat disesalkan.

Sementara itu, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara mengatakan pemerintah akan mengkaji dampak kebijakan tersebut sebelum menentukan langkah balasan yang diperlukan.

Di bawah kepemimpinan Sanae Takaichi, Jepang memang terus memperkuat kemampuan militernya. Selain menempatkan rudal jarak jauh di pulau-pulau terpencil, pemerintah juga telah mengizinkan ekspor senjata mematikan melalui kebijakan baru.

Bahkan pada Senin, Pasukan Bela Diri Darat Jepang mengumumkan penempatan peluncur rudal Type-12 di Pulau Minamitorishima sebagai respons atas meningkatnya aktivitas militer China di kawasan Pasifik.

Ini bukan pertama kalinya China menjatuhkan pembatasan terhadap perusahaan Jepang. Pada Februari lalu, Beijing juga memasukkan 20 perusahaan ke daftar pengendalian ekspor dan 20 perusahaan lainnya ke daftar pengawasan.

Menurut Kementerian Perdagangan China, Jepang justru semakin mempercepat modernisasi militernya setelah kebijakan tersebut diberlakukan, termasuk dengan menambah persenjataan ofensif dan mengembangkan sistem rudal.

Meski demikian, Beijing menegaskan pembatasan tersebut hanya berlaku untuk sebagian kecil perusahaan Jepang dan hanya mencakup barang guna ganda.

"Kebijakan ini tidak memengaruhi hubungan perdagangan dan ekonomi normal antara China dan Jepang, serta perusahaan Jepang yang mematuhi aturan sama sekali tidak perlu khawatir," tegas kementerian tersebut.

Mitra The Asia Group untuk kawasan Greater China, George Chen, menilai kebijakan itu lebih merupakan pesan diplomatik dari Beijing kepada Tokyo.

"Dari sudut pandang Beijing, Jepang belum mengambil langkah yang berarti untuk menstabilkan hubungan bilateral," kata Chen.

Ia menambahkan kekhawatiran China juga meningkat terhadap semakin eratnya kerja sama pertahanan antara Jepang, Amerika Serikat, dan sejumlah negara mitra lainnya.

Bagi Beijing, isu Taiwan masih menjadi persoalan yang sangat sensitif. China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk menyatukan pulau tersebut.