BPNT 2025 Cair! Rp 600 Ribu untuk 3 Bulan, Ini Syarat dan Cara Ceknya!

Liputan6.com, Jakarta - Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kembali disalurkan pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan pangan. Pencairan tahap ketiga pada Mei 2025 ini dilaporkan mencapai Rp 600.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mencakup tiga bulan sekaligus.

Program ini menjangkau seluruh Indonesia, membantu jutaan keluarga melalui penyaluran dana elektronik lewat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Siapa yang berhak menerima BPNT?

Program ini menargetkan Warga Negara Indonesia (WNI) miskin atau rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi sejumlah kriteria. Kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas pemerintah.

Masyarakat tidak perlu mendaftar secara khusus karena penentuan penerima BPNT berdasarkan data DTKS.

KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai 25 persen penduduk termiskin berhak mendapatkan bantuan ini.

Syaratnya, penerima harus Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Penting untuk diingat bahwa ASN, TNI, dan Polri tidak termasuk dalam kategori penerima BPNT.

Bagaimana cara pencairan dana BPNT? Dana BPNT disalurkan melalui rekening bank yang telah ditunjuk, seperti BNI, BRI, BTN, dan Mandiri. KPM dapat mengecek status pencairan melalui situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos.

Selain terdaftar dalam DTKS/DTSEN, ada beberapa syarat lain yang perlu dipenuhi untuk menjadi penerima BPNT. KPM harus memiliki KKS yang aktif dan terdaftar dalam sistem. Status ekonomi keluarga harus miskin atau rentan miskin, dan tidak boleh menerima bantuan sosial lain dari pemerintah. Pemerintah terus berupaya meningkatkan ketepatan sasaran program BPNT agar bantuan tepat sampai kepada yang berhak.

Proses verifikasi data penerima BPNT sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Kemensos melakukan validasi data secara berkala untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan bantuan diterima oleh KPM yang membutuhkan. Masyarakat juga diimbau untuk proaktif melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan dalam penyaluran BPNT.

Dengan adanya sistem verifikasi ini, diharapkan bantuan BPNT dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Sistem ini juga membantu pemerintah dalam mengoptimalkan anggaran dan memastikan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial.

Untuk mengecek status pencairan BPNT, KPM dapat mengunjungi situs resmi Kementerian Sosial atau menggunakan aplikasi Cek Bansos. Kedua platform ini menyediakan informasi terkini mengenai pencairan BPNT, termasuk jadwal pencairan dan jumlah bantuan yang diterima. Pastikan KPM memiliki akses internet dan data diri yang lengkap untuk mempermudah proses pengecekan.

Aplikasi Cek Bansos juga memberikan kemudahan bagi KPM untuk melaporkan jika terdapat kendala atau masalah dalam pencairan BPNT. Fitur pelaporan ini memungkinkan KPM untuk berkomunikasi langsung dengan pihak terkait dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, proses pencairan BPNT dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

Selain melalui situs resmi dan aplikasi Cek Bansos, KPM juga bisa menghubungi kantor pos atau bank penyalur terdekat untuk menanyakan informasi lebih lanjut mengenai pencairan BPNT. Petugas di kantor pos atau bank akan memberikan informasi yang dibutuhkan dan membantu KPM menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi.

Program BPNT tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin, tetapi juga untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan bergizi. Dengan memberikan bantuan dalam bentuk uang elektronik, KPM dapat memilih bahan pangan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan selera keluarga.

Selain itu, BPNT juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan transaksi di e-warong. Program ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan bisnis mereka dan berkontribusi pada perekonomian nasional. BPNT juga memberikan akses jasa keuangan kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang belum memiliki rekening bank.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas dan ketepatan penyaluran BPNT. Evaluasi dan monitoring secara berkala dilakukan untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran BPNT juga menjadi prioritas utama pemerintah.