Aspal Buton Mulai Dipakai Jalan Tol, Devisa Bisa Hemat Rp 4 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pemanfaatan aspal Buton (asbuton) berpotensi menghemat devisa negara sekitar Rp 4 triliun per tahun. Penghematan tersebut diharapkan tercapai melalui pengurangan impor aspal dan peningkatan penggunaan material konstruksi dalam negeri.

“Jadi kita mengharapkan dengan memanfaatkan aspal Buton ini dapat mengurangi impor aspal, memperkuat industri dalam negeri, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta yang paling penting adalah menghemat devisa negara yang diharapkan mencapai kurang lebih Rp 4 triliun per tahun,” ujar Dody dikutip dari Antara, Rabu (12/8/2026).

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian PU telah menerbitkan Peraturan Menteri PU Nomor 10 Tahun 2026 yang diperkuat dengan Keputusan Menteri PU Nomor 6950 Tahun 2026 tentang penggunaan aspal Buton olahan.

Dody menilai pemanfaatan asbuton tidak hanya berdampak pada pengurangan impor, tetapi juga berpotensi meningkatkan efisiensi investasi infrastruktur nasional dan berkontribusi terhadap penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk badan usaha jalan tol dan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), dapat mendukung kebijakan tersebut dengan tetap memperhatikan aspek teknis dan akademis agar kualitas konstruksi jalan tetap terjaga.

Meski mendorong penggunaan aspal Buton, Dody menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh meningkatkan biaya konstruksi yang pada akhirnya berdampak pada tarif jalan tol.

“Tapi saya juga tidak mau bahwa nanti aspal Buton ini akan membebani biaya atau cost. Jadi target dari harga aspal Buton itu sendiri minimal sama dengan harga aspal reguler saat ini atau kalau bisa kurang,” kata Dody.

Ia bahkan meminta badan usaha jalan tol menolak penggunaan asbuton apabila harganya lebih tinggi daripada aspal konvensional karena dapat memicu kenaikan tarif tol.

“Kalau harganya lebih tinggi saya berharap teman-teman badan usaha jalan tol, Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) wajib menolak. Wajib menolak! Karena nanti akan berdampak kepada tarif itu sendiri dan saya tidak mau menaikkan tarif hanya gara-gara cost naik begitu,” ujarnya.

Menurut Dody, efisiensi biaya menjadi syarat utama keberhasilan kebijakan pemanfaatan asbuton. Pemerintah ingin penggunaan material lokal memberikan manfaat ekonomi tanpa menambah beban bagi operator jalan tol maupun masyarakat pengguna jalan.

Kementerian PU mulai menerapkan campuran aspal Buton sebesar 30% (A30) pada sejumlah ruas jalan tol strategis. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian material konstruksi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap aspal impor.

Kebijakan tersebut merupakan implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengolahan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan.

Dody menjelaskan penerapan A30 dilakukan secara bertahap dengan pendekatan yang mirip kebijakan pencampuran biodiesel B10 hingga B20. Persentase campuran asbuton akan terus ditingkatkan sesuai kesiapan industri, hasil evaluasi teknis, dan pertimbangan keekonomian.

Menurutnya, pemanfaatan asbuton merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat industri dalam negeri, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional, dan menjaga efisiensi belanja infrastruktur di tengah fluktuasi harga komoditas global.