Purbaya Buka Opsi Tunda Lagi Pajak Marketplace, Ini Pertimbangannya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi kembali menunda pemungutan pajak marketplace setelah Oktober 2026 jika kondisi ekonomi belum sesuai harapan pemerintah.

Purbaya mengatakan, keputusan penundaan pemungutan pajak marketplace hingga Oktober dilakukan untuk memberi ruang lebih besar bagi masyarakat dalam membelanjakan uangnya.

"Kalau kemarin bisa diundur, nanti kalau keadaan jelek kita bisa undur lagi. Tapi sekarang ditunda sampai Oktober,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Rabu (12/8/2026).

Saat ditanya apakah pemungutan akan kembali berjalan pada November 2026, Purbaya belum memberikan kepastian. Ia mengatakan kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

“Mungkin. Kalau jelek, kita undur lagi,” ujarnya.

Purbaya menegaskan penundaan tersebut bukan karena kondisi ekonomi Indonesia memburuk. Pemerintah, kata dia, justru ingin memberikan ruang agar masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk berbelanja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Bukan. Kita ingin lo bisa punya uang lebih banyak lagi untuk belanja,” katanya.

Purbaya menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini mencapai 5,29% dapat didorong hingga 6% menjelang akhir tahun.

“Saya ingin mendorong ke 6% menjelang akhir tahun,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen Pajak menunda penerapan pajak e-commerce hingga 31 Oktober 2026. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

DJP atau Ditjen Pajak menyatakan, pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik ditunda hingga 31 Oktober 2026.

"Pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan ketentuan tersebut mulai berlaku pada 1 November 2026, “ ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan resmi, Rabu, (5/8/2026).

Inge menuturkan, penundaan waktu pemberlakuan ini dilakukan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian pemerintah.

Seiring penundaan itu, keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 yang telah diterbitkan akan dibatalkan dan dilakukan penunjukan kembali.

Kemudian PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh marketplace dari pedagang dalam negeri sehubungan dengan penunjukan yang telah diterbitkan sebelumnya akan dikembalikan oleh marketplace kepada pedagang dalam negeri.

“Penundaan ini tidak mengubah substansi kebijakan, melainkan hanya menunda waktu pemberlakuannya,” kata dia.