Tiga Komoditas Strategis Jadi Tahap Awal Tata Kelola Ekspor Baru

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menetapkan batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy sebagai komoditas pertama yang masuk dalam skema tata kelola ekspor baru melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ketiga komoditas tersebut dipilih karena merupakan kontributor besar terhadap ekspor nasional dan penerimaan devisa negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penerapan kebijakan pada tahap awal difokuskan pada tiga komoditas strategis tersebut.

"Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan tiga komoditas strategis yang merupakan juga tiga ekspor terbesar kita, yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferro alloy,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers, Minggu (31/5/2026).

Menurut Airlangga, ketiga komoditas tersebut memiliki peran penting dalam perdagangan luar negeri Indonesia dan menjadi penopang surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

"Ketiga, komoditas strategis ini menyumbang nilainya di tahun 2025 sebesar 66,13 miliar USD atau sebesar 23,4 persen dari total ekspor nasional,” tuturnya.

Ia menambahkan nilai ekspor dari ketiga komoditas tersebut mencapai lebih dari seperlima total ekspor Indonesia, sehingga penguatan tata kelola dinilai penting untuk memastikan manfaatnya dapat dioptimalkan bagi negara.

"Dan ini adalah penopang surplus neraca perdagangan yang terjadi selama 71 bulan berturut-turut dan dengan gambaran nilai ekspor batu bara sekitar 24,48 miliar USD,” kata Airlangga.

Pemerintah akan mulai menerapkan masa transisi kebijakan pada 1 Juni 2026 sebelum implementasi penuh dilakukan paling lambat pada 1 Januari 2027. Melalui pengelolaan yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap data ekspor menjadi lebih akurat serta penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dapat lebih optimal.

Sebelumnya, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai menjalankan peran dalam tata kelola baru ekspor sumber daya alam (SDA) strategis mulai 1 Juni 2026. Langkah ini menandai dimulainya masa transisi kebijakan ekspor satu pintu yang diterapkan pemerintah untuk komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan masa transisi dimulai tanpa mengubah mekanisme ekspor yang telah berjalan selama ini.

"Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2026 yang merupakan periode transisi di mana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers, Minggu (31/5/2026).

Meski ekspor tetap dilakukan oleh masing-masing perusahaan, eksportir mulai diwajibkan melaporkan kegiatan ekspornya kepada PT DSI yang ditunjuk sebagai BUMN ekspor.

"Namun, didemikian kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor,” ujar Airlangga.

Pelaporan tersebut akan menjadi bagian dari tahapan awal penguatan pengawasan dan tata kelola ekspor SDA strategis. Pemerintah juga akan memanfaatkan masa transisi untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan sebelum diterapkan secara penuh.

Pemerintah menargetkan implementasi penuh kebijakan tata kelola ekspor melalui PT DSI berlaku paling lambat pada 1 Januari 2027. Selama masa transisi, pemerintah memastikan kontrak ekspor yang telah berjalan tetap dihormati serta aktivitas perdagangan tidak mengalami gangguan.

"Dan dalam periode ini akan terus dilakukan evaluasi dalam tiga bulan pertama dan evaluasi ini menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan negara ini disiapkan sebagai badan ekspor tunggal untuk beberapa komoditas strategis.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria memastikan DSI sudah berstatus sebagai perusahaan pelat merah. Penandatanganan dilakukan bersama Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani hingha Chief Invesntment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir.

"Hari ini sudah menjadi BUMN ya. Itu sudah selesai tadi pagi kita sudah tanda tangan," ungkap Dony, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Perubahan status ini ditandai dengan digenggamnya satu persen saham saham Seri A Dwiwarna oleh Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).

"Hari ini sudah menjadi BUMN kan, karena kan prosesnya harus ada satu persen saham milik negara kan dengan kuasa khusus," imbuh Kepala BP BUMN ini.

Meski DSI telah resmi menjadi BUMN, Dony belum bicara banyak soal sosok yang akan menjabat sebagai Direktur Utama. "Oh yang pasti sudah menjadi BUMN, kemudian ya nanti detailnya akan disampaikan ke kawan-kawan sekalian," tuturnya.