Terkuak! Inilah Isi Bisikan Penting Pengusaha saat Bertamu ke Hambalang

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membeberkan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan berlangsung di kediaman pribadi di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/2/2026).

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan, pengusaha secara rutin memberikan masukan dan data riil dari lapangan kepada pemerintah. Ia juga menerima permintaan Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, mulai dari industri tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, hingga makanan dan minuman.

“Arahan Presiden untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja menjadi dorongan kuat bagi dunia usaha. Apindo siap mengambil peran aktif dalam memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” terang Shinta dalam keterangan, Selasa (9/2/2026).

Menurut dia, Prabowo juga meminta masukan dan rekomendasi konkret terkait upaya mengatasi tantangan ketersediaan bahan baku bagi industri manufaktur. Keduanya juga sepakat untuk peningkatan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak tanpa membebani pelaku usaha yang telah patuh.

Sementara itu, ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terhadap berbagai isu dan regulasi ketenagakerjaan. Khususnya, agar tetap menciptakan kepastian hukum dan investasi.

Peran aktif pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja juga ditunggu. Agar, tidak hanya berfokus pada aspek pengupahan, sehingga kebijakan ketenagakerjaan dapat mendorong iklim investasi yang sehat, peningkatan daya saing industri, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Kancah internasional, kata dia, sorotan pada perdagangan internasional cukup besar, termasuk Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Ia menekankan, perlu ada peningkatan daya saing nasional tidak hanya bertumpu pada perjanjian perdagangan, tetapi juga pada pembenahan struktural di dalam negeri.

“Debottlenecking regulasi, perizinan, logistik, dan biaya produksi menjadi kunci agar industri Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara kawasan seperti Vietnam yang pertumbuhan ekonominya sangat agresif,” ujar Shinta.

Tidak ketinggalan, pihaknya ingin kepastian hukum terkait dengan tata ruang dan pertanahan melalui kebijakan 1 peta nasional (one map policy).

Tentunya, ia ingin agar program pengentasan kemiskinan, pemenuhan gizi bagi anak-anak, serta penyediaan pendidikan berkualitas bagi generasi penerus bangsa. Apalagi itu semua adalah visi presiden.

“Penguatan industrialisasi nasional merupakan langkah strategis untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Dunia usaha siap bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut,” jelasnya.