Subsidi Energi Ditambah Rp 100 Triliun, Pemerintah Antisipasi Lonjakan Harga Minyak

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran subsidi energi sebesar Rp 90 triliun hingga Rp 100 triliun di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik global.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa tambahan anggaran tersebut khusus dialokasikan untuk subsidi energi, bukan kompensasi.

“Rp 90 triliun–Rp 100 triliun,” ujar Purbaya dikutip dari Antara, Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, subsidi energi mencakup komoditas seperti LPG 3 kilogram dan solar yang langsung dirasakan masyarakat.

Sementara itu, skema kompensasi merupakan dana yang dibayarkan pemerintah kepada badan usaha seperti PT Pertamina (Persero) untuk menutup selisih antara harga jual BBM yang ditetapkan pemerintah dengan harga keekonomian di pasar.

Dalam hal ini, BBM jenis Pertalite termasuk dalam kategori kompensasi sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).

“Itu (Rp 90 triliun–Rp 100 triliun) subsidi. Kompensasi lain lagi. Saya lupa (angka kompensasi),” ujar Purbaya.

Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp 210,1 triliun dalam APBN 2026. Nilai tersebut setara dengan sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi yang mencapai Rp 318,9 triliun.

Jika digabungkan dengan skema kompensasi, total anggaran untuk menjaga ketahanan energi nasional mencapai Rp 381,3 triliun.

Purbaya menegaskan bahwa meskipun terjadi tekanan global, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali.

"Ini udah kami hitung semua. Kan nanti meski dengan rata-rata (harga minyak dunia) 100 (dolar per barel) pun kita sudah kunci defisitnya di bawah 3 persen, itu di sekitar 2,9 persen. Jadi nggak masalah," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan anggaran negara terus dijaga agar tetap memiliki ruang untuk merespons gejolak ekonomi global.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario terkait dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN.

Dalam skenario pertama, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diperkirakan berada di level USD 86 per barel, dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp17.000 per dolar AS. Pada kondisi ini, defisit APBN diproyeksikan mencapai 3,18 persen.

Pada skenario moderat, harga minyak diperkirakan naik menjadi USD 97 per barel, dengan nilai tukar rupiah melemah ke Rp 17.300 per dolar AS. Defisit pun berpotensi meningkat menjadi 3,53 persen.

Sementara itu, pada skenario pesimistis, harga minyak bisa mencapai USD 115 per barel, dengan nilai tukar rupiah menyentuh Rp17.500 per dolar AS.

Dalam kondisi tersebut, defisit APBN diperkirakan melebar hingga 4,06 persen.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa berbagai langkah mitigasi telah disiapkan agar stabilitas fiskal tetap terjaga dan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisi ekonomi nasional.