S&P dan Moody’s Khawatirkan Ekspor Tunggal Danantara, COO Dony Oskaria Angkat Bicara

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Investasi Danantara akhirnya buka suara terkait sorotan tajam dua lembaga pemeringkat internasional, S&P Global dan Moody's, mengenai rencana sentralisasi ekspor komoditas.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menjawab soal kekhawatiran kedua lembaga tersebut. Ia menyampaikan, Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) hadir untuk menata ekspor komoditas strategis. Sehingga, seluruh potensi pendapatan negara bisa diserap hingga memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

"Ini yang juga perlu harus disampaikan kepada masyarakat. Harus memahami basic-nya kenapa ini dilakukan. Karena tentu ada latar belakangnya, yang pertama tentu masyarakat yakin bahwa yang namanya kekayaan alam Indonesia itu harus untuk kemakmuran rakyat Indonesia," ungkap Dony, ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Selasa (26/5/2026).

Dia menuturkan, beberapa praktik yang ingin dibenahi DSI yakni underinvoicing ekspor komoditas seperti minyak sawit (CPO) atau batu bara. Jika praktik ini terus terjadi, maka pendapatan negara dan manfaat ke masyarakat kurang maksimal.

Pada tahap awal, Danantara Sumberdaya Indonesia mengawal transaksi ekspor agar sesuai dengan harga acuan global. Praktik ini akan dijalankan hingga Desember 2026 dan DSI beralih jadi eksportir tunggal mulai 2027.

"Seluruh penjualan itu tentu pertama sudah sampai kepada Pak Presiden, sampai dengan Desember itu kita memonitor, kewajaran harga dengan volume yang diekspor. Sehingga tidak terjadi lagi underinvoicing dan juga tidak terjadi transfer pricing. Pasti rakyat Indonesia setuju kan?," tuturnya.

Dony menegaskan, pada pelaksanaan ekspor tunggal lewat BUMN nantinya, produsen tidak bakal menjadi pihak yang dirugikan. Pasalnya, hanya mekanisme ekspor yang diubah, sementara harga jualnya tetap mengacu harga pasar global.

"Baru nanti kita sentralisasi penjualannya. Sentralisasi penjualannya juga sama,b ukan untuk merugikan para pengusaha," ucap dia.

"Kalau pengusaha yang normal mereka senang aja. Mereka tidak melakukan underinvoicing, tidak melakukan transfer pricing pun mereka sama aja. Kalau ada yang khawatir-khawatir berarti something wrong," imbuh Dony.

Sebelumnya, Lembaga pemeringkat internasional menyoroti rencana pemerintah Indonesia untuk memusatkan ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA). Meski kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperkuat penerimaan negara dan arus devisa, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaannya.

Dikutip dari Bulletin S&P Global, Jumat (22/5/2026), S&P Global Ratings menilai langkah Indonesia untuk meningkatkan kontrol terhadap ekspor sumber daya alam dan memperbesar penerimaan negara dari sektor tersebut memiliki tantangan dari sisi implementasi. Menurut S&P, jika pelaksanaannya tidak berjalan baik, kebijakan itu berpotensi memengaruhi indikator kredit atau kesehatan keuangan Indonesia.

S&P menjelaskan bahwa kebijakan sentralisasi ekspor komoditas utama kemungkinan tidak mudah diterapkan dalam waktu singkat. Apalagi, pengumuman kebijakan dilakukan dengan masa implementasi yang relatif cepat, sekitar tiga bulan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya hambatan dalam pelaksanaan.

Menurut S&P, kondisi tersebut dapat memicu gangguan perdagangan. Sebab, pelaku usaha saat ini juga sedang menghadapi berbagai tantangan lain, mulai dari gangguan rantai pasok akibat konflik di Timur Tengah hingga perubahan kebijakan seperti kuota produksi, formula harga acuan, tarif royalti, dan pungutan lainnya.

Pandangan serupa juga disampaikan Moody's Ratings. Dikutip dari mining.com, lembaga tersebut menilai rencana sentralisasi ekspor komoditas Indonesia sebagai sentimen negatif (credit negative) bagi perusahaan tambang.

Moody's menilai kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan risiko distorsi pasar atau ketidakseimbangan mekanisme pasar akibat perubahan pola perdagangan.

Di sisi lain, Moody's juga melihat sisi positif dari kebijakan tersebut. Langkah itu dinilai dapat membantu meningkatkan aliran devisa ke dalam negeri sekaligus mendukung penguatan nilai tukar rupiah.

Namun demikian, Moody's mengingatkan kebijakan tersebut juga berpotensi memengaruhi kepercayaan investor terhadap iklim kebijakan secara lebih luas.