Purbaya Ungkap Respons Prabowo soal Kinerja Bea Cukai: Mereka Sudah Mulai Takut

10 hours ago 12

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan telah melaporkan capaian positif kinerja pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai performa pegawai Bea Cukai menunjukkan perbaikan, tercermin dari penerimaan kepabeanan dan cukai yang kembali mencatatkan pertumbuhan positif pada April 2026, setelah selama tiga bulan sebelumnya mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan bea dan cukai hingga April 2026 mencapai Rp 100,6 triliun, tumbuh 0,6% dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 67,9 triliun. Capaian ini membaik setelah pada Januari tercatat terkontraksi 14%, Februari minus 14,7%, dan Maret masih tertekan 12,6%.

"Jadi keliatannya orang Bea Cukai sudah mulai serius kerjanya," kata Purbaya pada konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta, Selasa (19/5/2026).

Purbaya menuturkan, saat menyampaikan kabar membaiknya kinerja pegawai Bea Cukai tersebut, Presiden Prabowo merespons dengan tertawa. Menurutnya, kepala negara menilai pegawai DJBC kini mulai lebih berhati-hati dan enggan melakukan penyimpangan.

"Kata Presiden, begitu saya katakan Pak sudah membaik, Presiden ketawa, mereka sudah mulai pada takut ya, iya kayaknya pak," ucap Purbaya.

Selain dari sisi penerimaan, Purbaya mengatakan peningkatan kinerja DJBC juga terlihat dari lonjakan penindakan terhadap rokok ilegal dan narkotika.

Ia merinci, penindakan rokok ilegal mencapai 684 juta batang atau melonjak 125,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, jumlah penindakan kasus narkotika tercatat sebanyak 522 kasus, naik 10,8% secara tahunan.

Bea Cukai Sumbawa Kantongi Pajak Rp 1,44 Triliun, Dua Kali Lipat dari Target

Sebelumnya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Sumbawa mengantongi penerimaan negara Rp 1,44 triliun. Angka ini lebih dari dua kali lipat target tahunan yang ditetapkan pemerintah atau setara 228,1%.

Kepala KPPBC TMP C Sumbawa, Sugeng Hariyanto, mengatakan performa fiskal tersebut terkumpul dalam empat bulan pertama 2026. Nilai itu bahkan melampaui total capaian penerimaan sepanjang 2025.

Sugeng menjelaskan, lonjakan penerimaan tersebut sebagian besar berasal dari ekspor konsentrat mineral yang masih memperoleh relaksasi izin ekspor hingga April 2026.

"Kontributor terbesar berasal dari Bea Keluar senilai Rp 1,43 triliun, disusul Bea Masuk sebesar Rp 14,28 miliar dan Cukai Rp 274 juta," ujar Sugeng dalam keterangan DJP, Senin (18/5/2026).

Menurut dia, tingginya penerimaan turut dipengaruhi kenaikan harga komoditas global, terutama konsentrat tembaga yang mengalami peningkatan Harga Patokan Ekspor (HPE) pada awal 2026.

Meningkatnya kebutuhan dunia terhadap energi terbarukan dan kendaraan listrik membuat permintaan tembaga global terus naik.

Momentum tersebut dimanfaatkan perusahaan tambang besar di wilayah Sumbawa, termasuk PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), untuk meningkatkan aktivitas ekspor. Bagi daerah, geliat ekspor tersebut memberi efek berantai yang signifikan.

Aktivitas logistik di pelabuhan meningkat, perputaran usaha jasa penunjang tumbuh, dan sektor perdagangan regional ikut terdorong.

Data Statistik Pertumbuhan Ekonomi NTB

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bahkan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 13,64% pada kuartal I 2026—tertinggi di kawasan Bali–Nusa Tenggara yang didorong lonjakan ekspor luar negeri hingga 827%.

Namun di balik tingginya penerimaan negara, terdapat dinamika besar yang sedang berlangsung. Pemerintah saat ini terus mendorong hilirisasi industri pertambangan melalui pembangunan dan optimalisasi fasilitas smelter.

"Ketika smelter beroperasi penuh, ekspor konsentrat secara bertahap akan berkurang dan pola penerimaan negara diproyeksikan ikut berubah," ujarnya.

Hal tersebut juga sejalan dengan dikeluarkannya kebijakan bea keluar untuk komoditas emas yang telah resmi diberlakukan pada akhir tahun 2025, dengan tujuan untuk memastikan bahwa emas nasional tidak berhenti sebagai komoditas ekspor produk antara dengan nilai tambah terbatas, tetapi mendorong agar sumber daya emas nasional bergerak lebih jauh ke rantai hilir dan memberi manfaat ekonomi yang lebih besar di dalam negeri, menjadi basis penguatan industri nasional.

"Artinya, capaian ini merupakan 'windfall' atau keuntungan tak terduga yang menjadi modal penting bagi negara di masa transisi menuju hilirisasi penuh," ujarnya.

Read Entire Article
Bisnis | Football |