Purbaya Tolak Beri Insentif Pajak Aksi Korporasi BUMN dan Danantara

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan memberikan insentif pajak untuk aksi korporasi yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis.

“Soal insentif pajak aksi korporasi, mungkin nggak akan kami kasih,” ujar Purbaya dikutip dari Antara, Jumat (19/12/2025).

Menurut Purbaya, keputusan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan diskusi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Dari pembahasan tersebut, Kementerian Keuangan menilai terdapat unsur komersialisasi dalam permintaan insentif pajak yang diajukan untuk aksi korporasi BUMN.

Oleh karena itu, pemerintah menegaskan hanya akan melakukan penilaian berdasarkan aspek komersial yang berlaku, tanpa memberikan perlakuan khusus dalam bentuk insentif pajak.

“Kami akan cek sesuai dengan kondisi komersial saja,” katanya.

Sikap ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal, sekaligus memastikan kebijakan perpajakan tetap adil dan konsisten. Pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan pajak yang diambil benar-benar mendukung perekonomian secara luas, bukan hanya kepentingan korporasi tertentu.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa aksi korporasi BUMN pada dasarnya diperlukan, terutama untuk mempermudah proses merger dan konsolidasi.

Menurutnya, konsolidasi dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perusahaan. Namun, persoalan yang kerap muncul adalah perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar aset saat konsolidasi dilakukan.

Dalam kondisi tersebut, sering timbul capital gain yang kemudian dikenakan pajak dan dianggap sebagai hambatan oleh perusahaan.

“Sebenarnya penggunaan nilai buku ini sudah ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya. Jadi ini sebenarnya bukan insentif. Ini adalah memastikan mereka tetap membayar pajak sesuai dengan capital gain tersebut,” jelas Febrio.

Dengan demikian, kebijakan yang ada lebih bertujuan menjaga kepatuhan pajak, bukan memberikan keringanan khusus.

Febrio menambahkan, Kementerian Keuangan memang memberikan pengaturan agar pajak atas capital gain tidak harus dibayarkan sekaligus dalam satu tahun. Pajak tersebut dapat dibayar secara bertahap atau spread, menyesuaikan dengan depresiasi aset ke depan.

Meski demikian, Purbaya menegaskan tidak ada perlakuan perpajakan yang berbeda antara BUMN dan korporasi lainnya, termasuk bagi Danantara yang kini beroperasi secara komersial.

“Kalau ada kebutuhan untuk konsolidasi, nanti kami akan dukung secepatnya supaya mereka bisa menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dan lebih cepat,” ujar Febrio.

Sebagai informasi, usulan pemberian insentif pajak sebelumnya disampaikan CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani dalam rapat di Kementerian Keuangan pada Rabu, 3 Desember. Usulan tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan BPI Danantara ke depan, namun kini dipastikan tidak akan dikabulkan dalam bentuk insentif pajak.