Purbaya Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp 49,8 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp 49,8 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional, menjaga stabilitas fiskal, serta memperkuat layanan publik.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Rencana Kerja Kementerian Keuangan 2027 dirancang untuk mendukung Program Prioritas Nasional (PKPN) melalui lima program utama yang melibatkan berbagai unit eselon I di lingkungan Kemenkeu.

“Kami mohon perkenan Pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI untuk dapat memberikan persetujuan terhadap pokok indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 sebagai berikut. Yang pertama, pokok indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 diusulkan sebesar Rp 49,8 triliun,” ucapnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Program pertama adalah kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi yang dijalankan oleh berbagai direktorat jenderal di bawah Kemenkeu. Program ini antara lain mendukung pendanaan pendidikan dasar dan peningkatan akses pendidikan, termasuk rencana pembangunan 514 Sekolah Rakyat.

Program kedua berfokus pada pengelolaan penerimaan negara yang melibatkan DJP, DJBC, DJA, dan Lembaga National Single Window (LNSW). Salah satu prioritasnya adalah sinergi patroli laut terkoordinasi untuk memberantas penyelundupan.

Sementara itu, program pengelolaan belanja negara akan mendukung pengembangan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui bimbingan teknis bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pada program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko, Kemenkeu akan mendukung sejumlah program unggulan pemerintah. Di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis, pembangunan 3 juta rumah, pembangunan 514 Sekolah Rakyat, pengembangan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pengembangan program mobil nasional, serta peningkatan kualitas 66 rumah sakit.

Adapun program dukungan manajemen yang dijalankan seluruh unit eselon I dan Badan Layanan Umum (BLU) Kemenkeu mencakup pendanaan penuh penyaluran subsidi biodiesel untuk mendukung implementasi mandatori B50.

Purbaya menjelaskan, dari total usulan pagu Rp 49,8 triliun tersebut, sebesar Rp 39,32 triliun berasal dari rupiah murni, Rp 102,15 miliar dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Rp 10,38 triliun berasal dari BLU.

Secara rinci, anggaran dialokasikan untuk program kebijakan fiskal sebesar Rp 36,33 miliar; pengelolaan penerimaan negara Rp 1,62 triliun; pengelolaan belanja negara Rp 14,12 miliar; pengelolaan perbendaharaan dan risiko Rp 93,4 miliar; serta program dukungan manajemen sebesar Rp 47,93 triliun.

Menurut Purbaya, besaran pagu yang diusulkan ini relatif sejalan dengan pagu tahun anggaran 2026 setelah memperhitungkan efisiensi anggaran pemerintah.

“Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja, di mana kementerian dan lembaga perlu mengoptimalkan sumber daya di tengah kebutuhan yang semakin meningkat, terutama untuk mendukung program kerja prioritas nasional,” pungkasnya.