Penerimaan Pajak 2027 Ditargetkan Rp 2.908 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan mencapai Rp 2.908 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Target tersebut menjadi komponen terbesar dalam pendapatan negara tahun depan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kinerja penerimaan perpajakan menunjukkan perbaikan signifikan. Hingga Agustus 2026, pertumbuhan pengumpulan pajak tercatat mencapai 30%.

“Yang kencang adalah penerimaan perpajakan, diperkirakan mencapai Rp 2.908 triliun,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jumat (14/8/2026).

Menurut Purbaya, penerimaan perpajakan pada 2027 diproyeksikan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah juga akan terus mendorong peningkatan tax ratio secara signifikan.

“Sampai dengan data terakhir hari ini, pertumbuhan pengumpulan pajak kita sudah mencapai 30%. Jadi jauh lebih baik dibanding tahun lalu,” ujarnya.

Selain penerimaan perpajakan, pendapatan negara RAPBN 2027 juga berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta hibah. Purbaya menyebut terdapat pos utang pajak sebesar Rp 517,4 triliun dan hibah Rp 7 triliun.

Pemerintah berharap penguatan penerimaan pajak dapat memperbaiki tax ratio sekaligus memperbesar kapasitas fiskal untuk membiayai program pembangunan pada 2027.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan asumsi dasar ekonomi makro sebagai acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Asumsi tersebut disampaikan dalam Pidato Kenegaraan dan Penyampaian Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen pada 2027, lebih tinggi dibandingkan target dalam APBN 2026 yang sebesar 5,4 persen.

Menurut Prabowo, asumsi makro tersebut menjadi fondasi bagi penyusunan RAPBN 2027 agar tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendukung agenda pembangunan prioritas pemerintah.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2027

• Pemerintah menetapkan sejumlah indikator utama sebagai berikut:
• Pertumbuhan ekonomi: 6 persen (APBN 2026: 5,4 persen)
• Inflasi: 2,5 persen (sama dengan APBN 2026)
• Suku bunga SBN 10 tahun: 6,9 persen (sama dengan APBN 2026)
• Nilai tukar rupiah: Rp 17.500 per dolar AS (APBN 2026: Rp 16.500 per dolar AS)

Untuk sektor energi dan sumber daya alam, asumsi yang digunakan dalam RAPBN 2027 meliputi:

• Harga minyak mentah Indonesia (ICP): US$ 75 per barel  (APBN 2026: US$ 70 per barel)
• Lifting minyak mentah: 610 ribu barel per hari (sama dengan APBN 2026)
• Lifting gas bumi: 954 ribu barel setara minyak per hari/RBSMPH (APBN 2026: 984 ribu RBSMPH) 

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga memaparkan postur RAPBN 2027 yang dirancang untuk menopang target pertumbuhan tersebut.

Rinciannya sebagai berikut:

• Pendapatan Negara: Rp 3.426,0 triliun
• Belanja Negara: Rp 4.097,2 triliun
• Pembiayaan/defisit anggaran: Rp 671,2 triliun
• Defisit terhadap PDB: 2,40 persen

Target pendapatan tersebut lebih tinggi dibandingkan APBN 2026 sebesar Rp 3.153,6 triliun, sementara belanja negara meningkat dari Rp 3.842,7 triliun pada tahun sebelumnya.

Pemerintah menilai kombinasi target pertumbuhan yang lebih tinggi, inflasi yang terkendali, serta defisit yang lebih rendah menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan dan keberlanjutan fiskal.

Arsitektur RAPBN 2027 diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional, menjaga daya beli masyarakat, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.