Pemerintah Bidik Penyaluran KUR Rp 295 Triliun di 2026

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp295 triliun pada 2026, dengan alokasi Rp10 triliun untuk pembiayaan UMKM ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah terus memperkuat pemberdayaan UMKM melalui pendekatan kolaboratif dan pembangunan ekosistem usaha yang terintegrasi.

“Ekosistem yang pemerintah hadirkan meliputi peningkatan akses pembiayaan UMKM, khususnya bagi pengusaha sektor ekonomi kreatif, penguatan kemitraan UMKM dengan usaha besar, pelatihan dan pendampingan melalui inkubator wirausaha, hingga fasilitasi formalisasi dan sertifikasi UMKM,” ujar Menteri Maman, Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, kreativitas, inovasi, merek, desain, dan berbagai karya intelektual tidak hanya memiliki nilai artistik, tetapi juga nilai ekonomi yang dapat mendukung akses pembiayaan UMKM melalui valuasi HKI.

Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga terus memperkuat kemitraan antara UMKM dan usaha besar melalui kebijakan yang berpihak kepada UMKM. Salah satunya melalui pembebasan biaya administrasi pendaftaran barang atau listing fee bagi UMKM yang memasok produk ke toko swalayan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 95.

Menteri Maman menilai kebijakan tersebut menjadi langkah nyata pemerintah dalam menciptakan ekosistem kemitraan usaha yang lebih adil, inklusif, dan mampu membuka akses pasar yang lebih luas bagi pengusaha UMKM.

Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan dan pendampingan berbasis inkubator wirausaha sesuai amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 135. Program tersebut difokuskan pada pengembangan wirausaha berbasis komoditas unggulan dan teknologi tinggi agar UMKM semakin inovatif dan berdaya saing.

Di sisi lain, percepatan formalisasi dan sertifikasi UMKM terus dilakukan, khususnya bagi pegiat ekonomi kreatif, melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi HKI seperti merek, hak cipta, hingga Perseroan Perorangan guna memperkuat legalitas dan perlindungan usaha.

Pada kesempatan itu, Menteri Maman juga memperkenalkan platform SAPA UMKM sebagai sistem pelayanan terpadu satu pintu bagi pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Platform tersebut dikembangkan pemerintah untuk mempermudah akses layanan UMKM secara lebih terintegrasi.

“Melalui SAPA UMKM, UMKM nantinya dapat mengakses berbagai layanan dalam satu sistem, mulai dari pembiayaan, pemasaran, pelatihan, hingga pendampingan pembukuan dan keuangan. Sistem ini merupakan arahan Presiden agar pemerintah dapat menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi bagi seluruh UMKM di tanah air,” ujar Menteri Maman.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa di tengah berbagai tantangan ekonomi global, UMKM harus tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional sekaligus bagian penting dalam penguatan ekonomi masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah resmi melaksanakan akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 1.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ekonomi kreatif di Bali. Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan Provinsi Bali yang digelar di Universitas Udayana, Rabu (13/5/2026).

Langkah ini dilakukan pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM ekonomi kreatif sekaligus mendorong pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai agunan pembiayaan usaha.

Selain itu, program tersebut juga ditujukan untuk mempercepat peningkatan rasio kewirausahaan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengatakan penguatan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Riset sebagai salah satu pintu agar kemajuannya bisa lebih cepat dari yang kita rencanakan. Kita ingin ekosistem ekonomi yang menumbuhkembangkan UMKM dan ekonomi kreatif di Bali ini terus kita perbanyak dan menjadi contoh di seluruh provinsi-provinsi di Tanah Air kita,” ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga mempertemukan pelaku usaha dengan inkubator bisnis berbasis teknologi dan komoditas guna memperkuat ekosistem usaha yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Pemerintah berharap program tersebut dapat membantu UMKM ekonomi kreatif di Bali semakin berkembang dan naik kelas.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, mengatakan sektor ekonomi kreatif dan UMKM memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi masyarakat.

Menurut dia, sektor tersebut kini menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang strategis di tengah tantangan ekonomi global.

“Hari ini terdapat sekitar 1.000 penerima pembayaran KUR UMKM dan EKRAF dengan subsektor terbesar...” ujar Riefky.

Ia menjelaskan, dukungan pembiayaan menjadi salah satu tantangan utama yang masih dihadapi banyak pelaku UMKM kreatif di Indonesia.

Karena itu, pemerintah terus mendorong perluasan akses pendanaan melalui berbagai skema, termasuk optimalisasi pemanfaatan HKI sebagai jaminan pembiayaan.

Melalui kebijakan tersebut, pelaku usaha kreatif yang memiliki karya, merek, desain, maupun hak cipta diharapkan memiliki peluang lebih besar memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan.

Pemerintah juga berharap langkah ini dapat meningkatkan daya saing UMKM kreatif nasional di pasar domestik maupun internasional.