OJK Bongkar Praktik Himpun Dana Ilegal Koperasi Bahana Lintas Nusantara

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) berhasil membongkar penghimpunan dana masyarakat secara ilegal oleh Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN).

Buntut praktik ilegal bertahun-tahun tersebut, Ketua Koperasi BLN, Nicholas Nyoto Prasetyo ditangkap oleh aparat penegak hukum. Nicholas diduga melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin melalui berbagai macam produk antara lain program simpanan dengan suku bunga mencapai 4,17 persen per bulan.

"Keberhasilan penanganan perkara ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara Otoritas, Kementerian, dan Lembaga baik yang tergabung dalam Satgas PASTI maupun tidak merupakan elemen kunci dalam menghadapi ancaman aktivitas keuangan ilegal yang semakin kompleks dan merugikan masyarakat," seperti dikutip dari keterangan resmi Satgas PASTI, Minggu (7/6/2026).

Langkah ini dimulai dari pemeriksaan bersama yang melibatkan anggota Satgas PASTI antara lain OJK, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Dinas Koperasi Jawa Tengah, dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jawa Tengah.

Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai anggota Satgas PASTI juga melaksanakan profiling para pelaku dan mengukur potensi dampak serta menelusuri penghimpunan dana yang dilakukan oleh Koperasi BLN.

Satgas PASTI mengimbau kepada masyarakat apabila menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis), untuk melaporkannya kepada website: sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157).

"Selain itu, apabila masyarakat menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat segera menyampaikan laporan melalui website IASC dengan alamat http://iasc.ojk.go.id dengan melampirkan data dan dokumen bukti terkait," bunyi keterangan tertulis tersebut.

Sebelumnya, Polisi membongkar operasional koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) tanpa izin di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dalam perkara ini, total perputaran dana yang teridentifikasi mencapai Rp 4,6 triliun.

Sedangkan jumlah korban diperkirakan mencapai puluhan ribu orang di berbagai wilayah Indonesia. Pengungkapan kasus penghimpunan dana ilegal oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah ini, berdasarkan laporan para korban.

Dalam proses penyidikan, polisi menemukan fakta bahwa penghimpunan dana masyarakat dilakukan sudah koperasi sejak tahun 2018 hingga tahun 2025. Modus yang dilakukan yakni melalui berbagai program simpanan dengan janji keuntungan tinggi.

"Namun pihak koperasi yang bersangkutan tidak memiliki izin penghimpunan dana dari Ootoritas Jasa Keuangan. Penyidik juga mengungkap adanya sekitar 160 ribu kali transaksi keuangan. Dengan total perputaran uang mencapai Rp 4,6 triliun," kata Direskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Djoko Julianto di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Kota Semarang, Kamis (21/5/2026).

Dana masyarakat disebut dihimpun melalui sejumlah produk simpanan. Meliputi Sipintar, Simpanan Berjangka Pasti Untung (SiJangkung), Simapan, SiRutplus hingga Simpanan Ibadah (Si Indah).

Djoko Julianto menjelaskan, penyidik telah menetapkan dua tersangka dalam perkara ini. Yakni NNP (54) selaku ketua koperasi Bahana Lintas Nusantara periode 2018–2025 dan D (55) selaku kepala cabang BLN Salatiga.

"Kedua tersangka diduga memiliki peran aktif dalam menawarkan dan menjalankan program penghimpunan dana masyarakat dengan pola menyerupai skema ponzi," terang Djaka.

Dari hasil penyidikan sementara, lanjut Djaka, jumlah korban mencapai 41 ribu nasabah yang tersebar di berbagai daerah. Nasabah di Jawa Tengah berasal dari 17 kantor cabang koperasi. Koperasi ini memiliki tiga cabang terbesar, yang saat ini menjadi fokus penanganan Ditreskrimsus Polda Jateng.

"Selain di Jawa Tengah, jaringan koperasi tersebut diketahui tersebar di sejumlah provinsi lain. Di antaranya di Jawa Timur, DIY, Bali, Lampung, Kalimantan Barat hingga Nusa Tenggara Timur, " paparnya.

Tak hanya itu, penyidik juga mengungkap adanya sekitar 160 ribu kali transaksi keuangan. Dengan total perputaran uang mencapai Rp 4,6 triliun.

Dalam proses penyidikan, imbuh Djaka, turut diamankan sejumlah barang bukti berupa komputer, dokumen transaksi, rekening koran dan buku tabungan. Selain itu, kartu ATM, barcode QRIS hingga berbagai dokumen administrasi lainnya.

Para tersangka dijerat Undang-undang Perbankan, yakni pasal penipuan dan penggelapan dalam KUHP. Selain itu, dijerat Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga ratusan miliar rupiah.

Dalam penanganan perkara tersebut, Polda Jateng juga bekerja sama dengan PPATK dan Satgas PASTI. Kedua lembaga ini bertugas menelusuri aliran dana, serta aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.