Nusron Wahid: 65 Ribu Hektare Sawah Tertimbun Lumpur di Aceh-Sumbar

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mencatat ada 65.000 hektare (ha) sawah yang tertimbun lumpur bekas banjir dan longsor. Dia memastikan data kepemilikan tanah tidak akan hilang meski lahannya tertimbun lumpur.

Dia mengatakan, pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utata, dan Sumatra Barat, lahan sawah menjadi yang terdampak. Bahkan, puluhan ribu hektare harus hilang tertimbun lumpur.

"Data sementara dari kemendagri dan dari BNPB, di tiga provinsi ini ada 65 ribu sawah yang musnah berubah menjadi lumpur," kata Nusron dalam Investor Daily Rountable, di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Lahan sawah yang tertimbun lumpur tadi menimbulkan salah satu masalah. Yakni, hilangnya batas tanah yang sebelumnya terlihat. Melihat hal itu, Nusron memastikan data kepemilikan tetap aman, apalagi jika lahan sawah tersebut sudah memiliki sertifikat tanah.

"Amannya kenapa? Karena kita mempunyai peta kadastral digital yang kuat. Sehingga bapak-bapak tinggal duduk berdiri di situ kirim shareloc. Ya kan kepada HP kami, kami cek di dashboard kami," jelas dia.

Lantas, bagaimana dengan lahan sawah yang belum bersertifikat? Nusron juga memastikan kepemilikannya tetap aman, meskipun diakuinya membutuhkan upaya tambahan.

"Nah terpaksa kalau belum mensertifikatkan nanti kita panggil lagi, berunding lagi dengan para kasepuhan itu yang masih hidup. Dimana dulu batas-batasnya? Ancer-ancernya dengan biasanya adalah mengacu kepada tetangga sesamping yang itu sudah daftar. Karena kan kalau tetangga sesamping sudah daftar (sertifikat) kan muncul. Kelihatan di dalam dashboardnya," bebernya.

Dia menjelaskan lagi, hal tersebut menjadi salah satu tanda pentingnya sebuah lahan memiliki sertifikat. Salah satunya kepastian data kepemilikan tanah bisa tersimpan dalam database Badan Pertanahan Nasional.

"Hikmahnya pentingnya melakukan sertifikasi tanah. Kenapa? Kalau hari ini sertifikatnya hilang atau ada bencana seperti ini tetap bisa kita deteksi," katanya.

"Nah karena itu kami pastikan rakyat tidak akan dirugikan dan kami akan hadir tetap mengganti sertifikat dan untuk ngurus baru tidak perlu biaya lagi. Karena ini adalah bagian dari pelayanan dari negara kepada masyarakat," imbuh Nusron.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid memastikan korban terdampak banjir dan longsor Sumatra tak dipungut biaya dalam pengurusan tanah lagi. Dia turut mencatat ada sekitar 65 ribu hektare (ha) lahan sawah yang terdampak dan tertimbun longsor.

Nusron mengamini masifnya dampak bencara longsor dan banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sejumlah aset milik masyarakat ikut tertimbun lumpur imbas kejadian tersebut. Dia memastikan pengurusan dokumen pertanahan bisa dilakukan secara gratis.

"Kami umumkan bagi masyarakat yang terkena korban banjir, kalau mau mengurus dokumen tanah lagi, kami pastikan tidak dipungut biaya bagi korban banjir di sana, tidak ada tambahan biaya, tidak ada biaya baru," ungkap Nusron, ditemui di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Data yang dikantonginya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ada 65 ribu ha lahan sawah yang tertimbun lumpur dan musnah. Bisa dibilang, hal tersebut akan berpengaruh pada hitungan batas kepemilikan tanah.

"Kami ingin pastikan negara akan hadir dan tanah tersebut pemiliknya akan tetap aman terutama bagi mereka-mereka yang sudah melakukan sertifikasi," ucapnya.

Nusron menegaskan, data kepemilikan tanah, baik untuk rumah tinggal maupun sawah akan tetap aman di dalam database BPN.

"Karena data di kami tetap utuh akan ketahuan dengan peta kadastral digital. Misal akan diklaim tanah tersebut disini, kita akan cek di data kami, karena setiap cek, memudian dimunculkan di shareloc akan ketahuan di bidang tanah tersebut dulunya akan punya siapa," jelas dia.

"Sehingga bagi sawahnya yang hangus dipastikan aman, kalau sertifikannya hilang mau mengurus lagi, dipastikan itu juga gampang dan dipastikan tidak dipungut biaya lagi," tandas Nusron.