MSCI Pertahankan Status Indonesia, Airlangga Tegaskan Kepercayaan Investor Tetap Kuat

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga penyedia indeks global MSCI Inc. kembali menempatkan Indonesia dalam kategori pasar negara berkembang (emerging market) dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis pada 18 Juni 2026.

Meski demikian, MSCI melakukan satu penyesuaian penilaian terhadap Indonesia, yakni pada kriteria Information Flow atau arus informasi yang berubah dari sebelumnya + menjadi -.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penilaian MSCI menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia masih kuat. Menurutnya, perhatian MSCI lebih banyak tertuju pada aspek transparansi dan integritas pasar yang saat ini tengah diperbaiki melalui berbagai reformasi.

"Catatan MSCI justru menegaskan bahwa fundamental ekonomi dan akses pasar Indonesia tetap kuat. Yang menjadi perhatian adalah aspek transparansi dan integritas pasar, dan di sinilah Pemerintah bersama OJK dan BEI telah dan terus melakukan reformasi secara konkret, mulai dari penyesuaian free float, keterbukaan pemilik manfaat akhir, hingga pendalaman pasar," jelas dia dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

"Kami optimistis Indonesia tetap berada pada jalur emerging market, dan Pemerintah berkomitmen menuntaskan agenda reformasi ini untuk menjaga kepercayaan investor," tambah Airlangga.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan investor sekaligus memperkuat daya saing pasar modal nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Dalam laporan terbarunya, MSCI menyebut akses, ukuran, dan likuiditas pasar modal Indonesia masih berada pada level yang memadai. Selain itu, tidak ada isu terkait pembatasan kepemilikan asing yang menjadi perhatian dalam peninjauan tahun ini.

Fokus perbaikan yang disoroti MSCI lebih mengarah pada peningkatan kualitas keterbukaan struktur kepemilikan saham serta penguatan integritas pembentukan harga di pasar modal.

Pemerintah menilai area tersebut memang sedang menjadi fokus reformasi yang dijalankan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Selain itu, MSCI juga menyoroti pentingnya penyediaan informasi pasar dalam bahasa Inggris untuk mempermudah akses investor global. Pemerintah menyatakan aspek tersebut akan terus ditingkatkan guna memperluas keterbukaan informasi bagi pelaku pasar internasional.

Secara keseluruhan, MSCI mencatat lebih banyak peningkatan dibandingkan penurunan penilaian di kelompok negara emerging market pada tahun ini. Adapun penyesuaian aksesibilitas pasar hanya terjadi di Indonesia dan Turki.

Meski ada penyesuaian penilaian, status Indonesia sebagai emerging market tidak berubah. MSCI dijadwalkan mengumumkan hasil resmi Annual Market Classification Review pada 23 Juni 2026.

Pemerintah bersama OJK dan BEI saat ini terus mempercepat berbagai reformasi untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar modal.

Sejumlah langkah yang telah dan sedang dilakukan antara lain peningkatan batas minimum free float saham dari 7,5% menjadi 15% yang mulai berlaku efektif sejak Maret 2026 secara bertahap.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat transparansi pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner (UBO), serta keterbukaan identitas pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% yang telah dipublikasikan secara rutin sejak Maret 2026.

Reformasi lainnya mencakup percepatan proses demutualisasi BEI, penguatan penegakan aturan dan sanksi, perbaikan tata kelola emiten, hingga pendalaman pasar melalui peningkatan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi menjadi 20% dengan fokus pada saham-saham LQ45.

Pemerintah meyakini langkah tersebut akan meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia sekaligus memperkuat kepercayaan investor domestik maupun global dalam jangka panjang.

Selain reformasi pasar modal, pemerintah menilai stabilitas makroekonomi juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang terkendali, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dinilai menjadi fondasi utama yang menopang ketahanan ekonomi nasional.

Di sektor eksternal, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat kepercayaan pasar melalui berbagai kebijakan yang terukur. Salah satunya adalah penyesuaian suku bunga acuan menjadi 5,75% pada Juni 2026.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat stabilitas pasar valuta asing, menjaga pengelolaan pembiayaan secara prudent, termasuk melalui penerbitan Surat Utang Negara dalam denominasi valuta asing, serta mempererat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

Pemerintah mengimbau pelaku pasar untuk menyikapi hasil review MSCI secara proporsional. Koordinasi dengan MSCI dan komunitas investor global juga terus dilakukan untuk memastikan agenda reformasi berjalan konsisten menjelang pengumuman klasifikasi pasar pada 23 Juni 2026 maupun pada siklus peninjauan berikutnya.

Pemerintah optimistis kombinasi reformasi struktural dan stabilitas ekonomi akan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi utama di kawasan.