Kontainer Menumpuk di Tanjung Priok, Bea Cukai Ungkap Penyebabnya

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengungkap penyebab utama penumpukan ribuan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Menurut otoritas kepabeanan, masalah tersebut bukan berasal dari proses administrasi bea cukai, melainkan karena perusahaan importir tidak segera mengeluarkan barang dari area pelabuhan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan seluruh proses pelayanan kepabeanan telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Namun, setelah Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) diterbitkan, sejumlah perusahaan masih menunda pengangkutan barang keluar dari pelabuhan.

“Keberadaan Bea Cukai sebagai lini terdepan di pelabuhan pada saat pelayanan keluar-masuk barang, sudah sesuai dengan dengan standar yang diharapkan oleh nasional,” kata Djaka dikutip dari Antara, Senin (15/6/2026).

Menurut dia, penumpukan justru terjadi setelah proses administrasi kepabeanan selesai dilakukan.

“Namun, ketika kontainer-kontainer tersebut sudah mengalami pengeluaran barang, ini masih terjadi penumpukan karena para pelaku tidak dengan segera melakukan pengeluaran,” ujarnya.

Djaka menjelaskan kondisi tersebut berdampak pada tingginya jumlah kontainer yang masih berada di kawasan pelabuhan, sehingga berpotensi memengaruhi kelancaran arus logistik dan waktu tinggal barang atau dwelling time.

Dalam rapat tersebut, Djaka juga menyinggung sejumlah perusahaan otomotif yang masih memanfaatkan fasilitas penyimpanan di pelabuhan meskipun izin pengeluaran barang telah diterbitkan.

“Contohnya seperti BYD, kemudian dari Wuling, itu masih memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pelabuhan selama tiga hari setelah SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) keluar, bahkan lebih dari dua minggu dia tidak angkat ke luar. Kemarin itu hampir sekitar 10 ribu kontainer yang masih ada di pelabuhan,” jelas Djaka.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat kapasitas pelabuhan menjadi lebih terbebani karena barang yang seharusnya sudah dapat dipindahkan masih tertahan di area terminal.

Untuk mengatasi persoalan itu, DJBC telah meminta perusahaan-perusahaan terkait agar segera mengeluarkan barang dari pelabuhan setelah seluruh proses kepabeanan selesai.

Djaka menegaskan bahwa dari sisi administrasi kepabeanan tidak ada kendala yang menyebabkan keterlambatan pengeluaran barang.

“Sehingga kita melakukan pemaksaan kepada perusahaan tersebut untuk dengan secepatnya melakukan pengeluaran dari area pelabuhan,” kata Djaka.

“Dari sisi kepabeanan, mereka sudah selesai administrasinya, yang belum mereka selesaikan adalah pengeluaran dari pelabuhan,” imbuhnya.

Ia menduga sejumlah perusahaan memilih menahan barang lebih lama di pelabuhan karena pertimbangan biaya penyimpanan yang dinilai lebih murah dibandingkan memindahkannya ke lokasi lain di luar kawasan pelabuhan.

“Mengingat cost yang lebih murah daripada di luar, mereka memanfaatkan (fasilitas) itu. Mungkin ke depannya kita akan segera mendorong mereka ke lini 2 di tempat di luar pelabuhan,” ujar Djaka.

Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mempercepat arus keluar barang dari pelabuhan, mengurangi penumpukan kontainer, serta menjaga efisiensi logistik nasional yang selama ini menjadi salah satu fokus perbaikan sektor perdagangan dan industri.