Kas Negara Dikabarkan Menipis, Menkeu Purbaya Beri Penjelasan Ini

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah kabar yang beredar di publik terkait kondisi kas negara yang disebut tinggal Rp 120 triliun dan hanya mampu membiayai belanja negara selama dua pekan. Ia menilai, informasi tersebut tidak tepat karena didasarkan pada perhitungan yang keliru terhadap posisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah.

Menurut dia, isu tersebut muncul dari asumsi total SAL sebesar sekitar Rp 420 triliun dikurangi dana yang ditempatkan di perbankan sebesar Rp 300 triliun. Padahal, pendekatan tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dari kas negara.

"Itu ada yang bilang lagi, saya cuma punya dua minggu. Enggak, SAL saya masih Rp 400-an triliun, enggak terganggu," tegas Purbaya dalam Media Briefing, Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan, penempatan dana SAL di perbankan bukan berarti dana tersebut hilang atau tidak bisa digunakan. Langkah itu hanya merupakan bagian dari strategi pengelolaan kas, yakni memindahkan dana yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia ke perbankan untuk meningkatkan likuiditas.

Purbaya menekankan, dana tersebut tetap menjadi milik pemerintah dan dapat ditarik sewaktu-waktu karena ditempatkan dalam instrumen deposito on call. Dengan demikian, tidak tepat jika disimpulkan kas negara tersisa Rp 120 triliun.

"Jadi enggak akurat yang bilang uang pemerintah sisa Rp 120 triliun. Kita maintain cash management dengan baik. Rp 300 triliun di perbankan itu biar menambah likuiditas aja," jelasnya.

Ia memastikan, pengelolaan kas negara dilakukan secara hati-hati dan terukur. Pemerintah, kata dia, terus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan stabilitas likuiditas di sistem keuangan.

Dengan kondisi tersebut, Purbaya menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemampuan APBN dalam memenuhi kewajiban belanja negara. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan pemerintah saat ini menjalankan “mode bertahan” (survival mode) dalam menghadapi ketidakpastian global. Presiden Prabowo Subianto menilai kondisi saat ini menuntut pendekatan yang tidak lagi biasa.

“Saya mau jelaskan, di kepala Presiden, kita sekarang berada dalam kondisi survival, jadi bukan business as usual," ujarnya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya menjelaskan, langkah ini diambil untuk menjaga target pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di kisaran 8 persen.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membentuk berbagai satuan tugas (satgas) guna mengamankan penerimaan negara, belanja negara, hingga memperbaiki iklim usaha.

"Jadi kalau Anda lihat, ada Satgas PKH (Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan) di mana penggelapan-penggelapan, penyelewengan di kawasan hutan dibereskan, itu langkah Presiden yang serius," jelasnya.

Ia menegaskan, pemerintah kini melakukan pembenahan menyeluruh dalam tata kelola, termasuk optimalisasi pengelolaan sumber daya alam agar memberikan imbal hasil maksimal bagi negara.

Purbaya menekankan, dalam kondisi saat ini, seluruh kebijakan harus dijalankan secara maksimal tanpa kompromi.

"Saya tekankan di sini, kita dalam mode survival. Semua harus dijalankan semaksimal mungkin. Tidak ada lagi main-main," tegasnya.

Ia menjelaskan, arah kebijakan pemerintah mencakup sejumlah program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan energi, serta pengembangan ekonomi daerah.

Selain itu, pemerintah juga mendorong efisiensi anggaran dan peningkatan kapasitas industri guna meningkatkan nilai tambah, termasuk melalui hilirisasi dan penguatan sektor kimia berbasis ekspor.

Dalam aspek energi, pemerintah berupaya melakukan diversifikasi sumber pasokan agar tidak bergantung pada wilayah tertentu.

“Kalau ini semua jalan, investasi masuk, lapangan kerja juga akan terbuka,” kata Purbaya.

Meski menghadapi tekanan global, Purbaya menilai fundamental ekonomi Indonesia masih kuat.

Stabilitas fiskal, kredibilitas kebijakan, serta dominasi konsumsi domestik menjadi penopang utama perekonomian nasional.

Ia menyebut sekitar 90% ekonomi Indonesia masih digerakkan oleh permintaan dalam negeri, sehingga menjaga daya beli masyarakat menjadi faktor krusial.

Purbaya juga mencontohkan ketahanan ekonomi Indonesia saat krisis global 2009, ketika pertumbuhan ekonomi masih mampu mencapai 4,6% di tengah kontraksi yang dialami banyak negara.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah optimistis mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, meski di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.