Jaminan Ketenagakerjaan Jadi Pertimbangan Investor Tanam Modal, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Pemilik modal disebut memiliki pertimbangan tambahan sebelum menanamkan investasinya. Jaminan ketenagakerjaan menjadi salah satu pertimbangan investor sebelum mengucurkan modalnnya.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menilai jaminan ketenagakerjaan menjadi instrumen jangka menengah dan panjang. Ini juga menjadi bagian penting pada konteks pemberdayaan pekerja.

"Melindungi pekerja kita hari ini artinya melindungi keberlanjutan usaha di masa depan. Setiap pekerja yang aktif menjadi para peserta jaminan sosial yang tentunya akan semakin produktif, loyal, dan tangguh menghadapi resiko kerja," ungkap Muhaimin dalam Anugerah Paritrana Award 2026, di Plaza BPJamsostek, Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Pada saat yang sama, investor mempertimbangkan aspek environmental, social, and governance (ESG) sebelum menanamkan modalnya. Jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi satu instrumen untuk memperkuat daya perusahaan.

"Jaminan sosial tenaga kerja adalah salah satu dari ciri perusahaan yang kredibel dan berkelanjutan karena bernilai ESG tinggi. Semakin baik perusahaan melindungi pekerjanya, semakin baik citra perusahaan di mata investor," tutur dia.

"Sebaliknya perusahaan yang masih mengabaikan perlindungan pekerja akan dipandang sebagai perusahaan yang eksploitatif dan berresiko tinggi," sambung pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

Senada, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat mengatakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di perudahaan akan menarik minat investor. Bisa dibilang, cara ini jadi langkah mitigasi risiko selama menajalankan pekerjaan tersebut.

"Karena investor melihat perusahaan atau pelaku usaha ini telah melindungi pekerjanya dengan baik. Sehingga risiko-risikonya sudah termitigasi," kata dia.

"Dengan dia menerapkan dengan baik akan bisa menarik talenta-talenta terbaik untuk bergabung di dalam perusahaannya," sambungnya.

Saiful mengatakan, jaminan sosial bagi pekerja bisa disempurnakan dengan adanya tambahan stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah.

"Tentunya nanti bersama dukungan Pak Menko PM dan para stakeholder lainnya juga bisa disiapkan stimulus-stimulus kemudahan fiskal yang akan juga membantu mengembangkan dan meningkatkan produktivitas dari dunia usaha yang sedang dijalankan," beber dia.

Sebelumnya, pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak 10 juta pekerja rentan bisa terlindungi asuransi di 2026 ini. Langkah ini guna memperluas cakupan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyampaikan pemerintah pusat mengejar target itu bisa dicapai. Sasaran utamanya yakni para pekerja rentan.

"Hari ini kita akan terus konsentrasi agar target 10 juta pekerja rentan itu terwujud menjadi bagian utama dari memperluas cakupan dan kepesertaan para pekerja kita," kata Muhaimin usai Anugerah Paritrana Award 2026, di Plaza BPJamsostek, Jakarta, Jumat (8/5/2026).

BPJS Ketenagakerjaan saat ini mencatat ada 6,7 juta pekerja rentan yang telah terlindungi. Artinya, masih ada sisa 3,3 juta pekerja rentan yang harus dikejar mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Muhaimin menyadari para pekerja informal dengan pendapatan yang tak menentu perlu mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, para pekerja rentan itu biasanya belum menjadikan asuransi sebagai prioritas utama.

“Pekerja rentan memiliki risiko sosial ekonomi yang sangat tinggi. Apabila mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia, keluarganya berpotensi terperosok ke dalam kemiskinan baru. Karena itu, program jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi jaring pengaman penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga mereka,” tutur dia.