Indonesia Selangkah Lagi Gabung Perdagangan Bebas Trans-Pasifik

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus mempercepat langkah Indonesia untuk bergabung dengan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) atau Perjanjian Perdagangan Bebas Trans-Pasifik. Langkah ini sebagai bagian dari strategi memperluas akses pasar ekspor, meningkatkan investasi, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa keanggotaan dalam CPTPP akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok regional maupun global. Menurutnya, sebagian besar ketentuan dalam perjanjian dagang tersebut sebenarnya telah sejalan dengan berbagai komitmen internasional yang sudah diikuti Indonesia.

"CPTPP ini merupakan perjanjian perdagangan antar ekonomi. Ketentuan-ketentuan dalam CPTPP secara umum sudah kita sepakati di berbagai perjanjian internasional seperti dalam kerangka WTO, RCEP, ASEAN, serta proses aksesi OECD. Maka itu, kita hanya memerlukan beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen di CPTPP," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2026).

Proses aksesi Indonesia memasuki babak baru setelah Pertemuan Komisi CPTPP ke-10 yang digelar secara virtual pada 26 Juni 2026 menyepakati dimulainya preparation discussion atau diskusi persiapan bersama Indonesia, Filipina, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Tahap tersebut menjadi langkah awal sebelum pembentukan Accession Working Group (AWG) yang akan membahas proses keanggotaan Indonesia secara lebih mendalam menuju status anggota penuh.

CPTPP merupakan salah satu blok perdagangan bebas terbesar di dunia yang saat ini beranggotakan 12 negara, termasuk Jepang, Kanada, Australia, Inggris, Singapura, dan Meksiko. Secara keseluruhan, kawasan tersebut mewakili sekitar 15% produk domestik bruto (PDB) global dengan jumlah penduduk hampir 600 juta jiwa.

Pemerintah menilai bergabung dengan CPTPP akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia, meningkatkan arus perdagangan dan investasi, sekaligus memperkuat keterlibatan Indonesia dalam rantai nilai global.

Dalam proses aksesi tersebut, Indonesia juga mendapat dukungan dari sejumlah negara anggota, termasuk Inggris. Dukungan itu diperkuat melalui penandatanganan Indonesia–United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) pada 19 Januari 2026.

"Dokumen kerja sama ekonomi strategis tersebut (EGP) merupakan wujud nyata dari komitmen kedua negara dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan," kata Airlangga.

Hingga saat ini, pemerintah telah menyelaraskan regulasi nasional pada 22 bab ketentuan CPTPP dan sebelumnya menyerahkan questionnaire sebagai negara calon anggota kepada Pemerintah Selandia Baru selaku negara penyimpan (depository country). Indonesia menargetkan dapat menjadi anggota penuh CPTPP pada 2027.

Airlangga menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan jalur multilateral melalui CPTPP karena dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dibandingkan perjanjian bilateral. Meski demikian, Indonesia tetap membuka peluang menjalin Free Trade Agreement (FTA) secara bilateral, termasuk dengan Inggris, apabila proses negosiasi keanggotaan membutuhkan waktu lebih panjang.

Menurut pemerintah, keanggotaan CPTPP akan memberikan berbagai keuntungan bagi pelaku usaha. Selain pengurangan hambatan tarif, eksportir juga akan memperoleh akses pasar yang lebih luas, prosedur kepabeanan yang lebih sederhana, aturan perdagangan digital yang lebih modern, perlindungan investasi dan hak kekayaan intelektual, hingga kemudahan integrasi rantai pasok melalui skema rules of origin.

Pemerintah juga menilai manfaat tersebut akan dirasakan masyarakat melalui pilihan produk yang lebih beragam dengan harga yang semakin kompetitif.

Selain mempercepat aksesi CPTPP, Indonesia dan Inggris juga memperkuat kerja sama di berbagai sektor strategis melalui Economic Growth Partnership, mulai dari energi bersih, industri semikonduktor, ekonomi digital, pendidikan tinggi, hingga pengembangan sumber daya manusia. Inggris juga menyatakan siap mendukung proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui bantuan teknis dan dialog kebijakan.

Menutup keterangannya, Airlangga optimistis keanggotaan Indonesia di CPTPP akan memperkuat posisi Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN sekaligus satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara.

"Indonesia bukan negara pertama di ASEAN, tetapi Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Singapura sudah menjadi anggota ekonomi CPTPP. Tentunya kita berharap sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dan sebagai satu-satunya negara G20 di ASEAN bahwa keanggotaan CPTPP di Indo-Pasifik ini akan memperkuat posisi Indonesia," pungkas Airlangga.