Wamen ESDM Temui Dirjen Pajak, Bahas Insentif Pajak Hiilirisasi Energi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, telah menemui Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto. Pertemuan tersebut diketahui membahas mengenai insentif pajak bagi proyek-proyek hilirisasi di sektor energi.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, mengatakan bahwa pertemuan itu secara spesifik membahas fasilitas perpajakan atau tax holiday bagi proyek Dragon di Karawang, Jawa Barat.

"Oh, itu terkait dengan ini. Jadi, masalah tax holiday yang diajukan oleh proyek Dragon yang di Karawang itu. Mengenai interpretasi atas keputusan Menteri Keuangan terkait dengan tax holiday, kan ada beberapa perubahan," ungkap Erani di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Pertemuan yang juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini digelar untuk menyatukan persepsi tiga kementerian. Erani menjelaskan, insentif itu berkaitan dengan proyek yang digarap oleh Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) hingga Indonesia Battery Corporation (IBC).

Hanya saja, Erani memastikan fasilitas pajak tersebut tidak berlaku khusus bagi perusahaan patungan atau joint venture (JV) tertentu saja. Saat ini, aturan tersebut masih dalam proses harmonisasi antara Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, BKPM, dan Kementerian ESDM.

"Nah, itu perlu ada kesepahaman antara DJP dengan BKPM dan ESDM. Ya, untuk memastikan apakah proyek Dragon tadi itu—CATL dan beberapa joint venture-nya—bisa memperoleh fasilitas tersebut," ujarnya.

"Masih akan diharmonisasikan antara DJP dengan BKPM. Secara spesifik sih tidak hanya untuk JV tertentu saja dalam pembahasan kita kemarin itu," sambung Erani.

Untuk diketahui, Wamen ESDM Yuliot Tanjung membagikan momen rapat bersama Dirjen Pajak Bimo Wijayanto yang berlangsung pada Selasa (30/6/2026) lalu. Ia menyebut pertemuan itu fokus membahas penguatan insentif pajak.

"Kami melaksanakan rapat koordinasi bersama Direktur Jenderal Pajak dan Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis untuk membahas penguatan insentif perpajakan bagi proyek-proyek hilirisasi di sektor energi (30/6)," tulis Yuliot melalui akun Instagram @tanjungyuliot, dikutip Jumat (3/7/2026).

"Langkah ini menjadi bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif, mempercepat pengembangan industri hilir, serta mendukung peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan ketahanan energi nasional," imbuh Yuliot.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong agar proyek strategis, termasuk proyek hilirisasi, harus berjalan secara objektif dan berdasarkan ilmu pengetahuan.

Prabowo menuturkan bahwa perkembangan teknologi terus berjalan cepat. Seiring dengan hal itu, ia meminta setiap proyek yang dijalankan harus menyesuaikan perkembangan teknologi terkini dan dihitung secara matematis.

"Saya juga perintahkan terus dikaji, karena perkembangan teknologi berjalan terus. Saya minta kita objektif dan kita bersifat scientific. Kita hitung secara matematika," ujar Presiden saat peluncuran groundbreaking proyek hilirisasi tahap II di Cilacap, Rabu (29/4/2026).

Presiden mengatakan, meskipun proyek hilirisasi telah dicanangkan dan melalui feasibility study sejak enam bulan hingga satu tahun lalu, penyesuaian harus tetap dilakukan jika ada teknologi yang lebih menguntungkan.

"Kalau proyek ini, walaupun kita canangkan dan kita adakan feasibility study mulai satu tahun yang lalu atau enam bulan yang lalu, kalau hari ini terjadi perkembangan teknologi dan kita bisa mendapatkan teknologi yang lebih bagus serta lebih murah, sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih untung bagi rakyat, kita harus berani mengubah rencana,” kata Prabowo.

Oleh karena itu, Prabowo meminta tim Satgas Hilirisasi dan Danantara untuk terus aktif mengkaji perkembangan teknologi.

"Kaji teknologi, lihat matematis, matematis, matematis. Tidak ada kepentingan lain. Yang paling efisien dan menguntungkan rakyat, itu yang harus dijalankan,” tutur Presiden.