Gaji Pensiunan PNS 2025 Dikabarkan Naik, Ini Penjelasan Taspen

Liputan6.com, Jakarta Isu mengenai kenaikan gaji pensiunan PNS 2025 kembali mencuat dan menyita perhatian publik. Dalam beberapa hari terakhir, linimasa media sosial dipadati pertanyaan dari ASN dan para pensiunan yang mencari kepastian mengenai jadwal pencairan kenaikan, termasuk rumor bahwa rapel akan dibayarkan pada November 2025.

Beragam unggahan turut menyebut bahwa ketentuan tersebut sudah tercantum dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025, alhasil memicu spekulasi lebih jauh mengenai pembayaran Taspen bagi para pensiunan.

Kendati demikian, PT Taspen (Persero) menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. Hingga kini, pemerintah belum menetapkan keputusan resmi terkait kenaikan gaji pensiunan PNS 2025, baik untuk pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/Polri, maupun penerima tunjangan lainnya.

Selain itu, Taspen turut menghimbau seluruh ASN dan pensiunan lebih berhati-hati dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, terutama terkait persentase kenaikan maupun waktu pencairan rapel.

"Hati-hati ya Sobat! Banyak berita di luar sana tentang kenaikan gaji pensiun tahun 2025 yang sering kali clickbait dan menggiring opini. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini belum ada aturan resmi tentang kenaikan gaji PNS dan pensiunan tahun 2025, ya," tulis Taspen melalui akun Instagram resminya @taspen, dikutip Jumat (28/11/2025).

Tak berhenti disitu saja, Taspen juga mengingatkan masyarakat untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi, agar tidak mudah terkecoh dengan berita hoax di luar sana.

"Ayo kita tetap waspada dan pastikan informasi kamu dari sumber resmi Taspen. Hempas berita hoaks dengan #TahanPastikanLaporkan,” tulis Taspen.

Rincian Gaji Pensiunan PNS Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2024, Besaran gaji pokok pensiunan PNS untuk tahun 2025 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024. Nominal yang diterima bervariasi tergantung pada golongan terakhir saat pensiun dan masa kerja.

Berikut adalah rincian kisaran gaji pensiunan PNS per golongan yang berlaku saat ini:

Golongan I

• Golongan Ia: Rp 1.685.700 - Rp 1.892.000

• Golongan Ib: Rp 1.685.700 - Rp 2.003.100

• Golongan Ic: Rp 1.685.700 - Rp 2.087.800

• Golongan Id: Rp 1.685.700 - Rp 2.176.100

 Golongan II

• Golongan IIa: Rp 1.685.700 - Rp 2.732.600

• Golongan IIb: Rp 1.685.700 - Rp 2.848.200

• Golongan IIc: Rp 1.685.700 - Rp 2.968.700

• Golongan IId: Rp 1.685.700 - Rp 3.094.200

Golongan III

• Golongan IIIa: Rp 1.685.700 - Rp 3.431.400

• Golongan IIIb: Rp 1.685.700 - Rp 3.571.000

• Golongan IIIc: Rp 1.685.700 - Rp 3.717.600

• Golongan IIId: Rp 1.685.700 - Rp 3.871.000

Golongan IV

• Golongan IVa: Rp 1.685.700 - Rp 4.030.000

• Golongan IVb: Rp 1.685.700 - Rp 4.200.000

• Golongan IVc: Rp 1.685.700 - Rp 4.377.800

• Golongan IVd: Rp 1.685.700 - Rp 4.562.900

• Golongan IVe: Rp 1.685.700 - Rp 4.755.800

Angka-angka ini merupakan kisaran gaji pokok yang diterima, belum termasuk tunjangan lainnya. Besaran pasti akan disesuaikan dengan masa kerja dan golongan pensiunan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan jajaran di Kementerian Keuangan masih menimbang-nimbang kenaikan gaji PNS atau aparatur sipil negara (ASN) di 2026.

Purbaya mengatakan, pihaknya telah menerima surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini terkait rencana kenaikan gaji PNS.

"Dari PANRB sudah mengirim surat untuk kenaikan gaji ASN. Nanti kita nilai dan kita assess," kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Menimpali pernyataan tersebut, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menyatakan, banyak hal yang jadi faktor dalam keputusan apakah gaji ASN bakal naik atau tidak.

"Sedang kita pertimbangkan, kita belum mengambil keputusan apapun juga. Tapi faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Ini bukan hanya simply kita naikin gaji, enggak seperti itu," ungkapnya.

Sebagai contoh, Luky menyebut Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Kementerian PANRB terkait proses penataan organisasi dan transformasi birokrasi, sebagai faktor penentu kenaikan gaji para abdi negara.

"Kan remunerasi itu salah satu faktornya, salah satu elemennya. Kita lalu lihat kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri seperti apa. Dan tentu saja nanti kita melihat kemampuan fiskal kita seperti apa," tutur dia.

Adapun Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan belum mencatat adanya kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) alias PNS dalam APBN 2026.

"Kalau kita bicara di nota keuangan 2026, belum kelihatan adanya kenaikan gaji," kata Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Tri Budhianto dalam sesi Media Gathering APBN 2026 di Bogor, beberapa waktu lalu.

Tri Budhianto melanjutkan, pihaknya belum mendapat arahan soal penyiapan dana untuk penambahan gaji ASN di tahun depan dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Sebab, itu belum tercantum dalam APBN 2026.