Ekspor Sumber Daya Alam Lewat Danantara Mampu Hentikan Under-Invoicing

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar dalam reformasi tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis nasional. Pemerintah memutuskan ekspor sejumlah komoditas utama seperti batu bara, kelapa sawit hingga ferro alloy akan dikonsolidasikan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang mendapat penugasan langsung dari negara.

Kebijakan tersebut tidak sekadar mengubah mekanisme administrasi ekspor. Pemerintah menilai langkah ini menjadi strategi penting untuk menjaga agar nilai ekonomi sumber daya alam Indonesia tidak terus mengalir ke luar negeri secara terselubung.

Kebijakan ini juga disebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Di lapangan, pemerintah menilai masih terdapat sejumlah celah dalam perdagangan ekspor yang membuat potensi penerimaan negara belum optimal.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan konsolidasi ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia akan menjadi instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas nasional.

“Intinya kita ingin mempertahankan kekayaan negara kita melalui konsolidasi ekspor lewat Danantara Sumberdaya Indonesia. Esensinya adalah perbaikan tata kelola ekspor,” ujar Fithra, Jumat (22/5).

Fithra menjelaskan selama ini masih ditemukan praktik perdagangan yang dinilai berpotensi merugikan negara, salah satunya melalui skema under-invoicing.

Praktik ini terjadi ketika perusahaan mencantumkan nilai ekspor lebih rendah dibandingkan harga sebenarnya dalam dokumen perdagangan. Akibatnya, sebagian keuntungan tidak tercatat secara penuh.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti praktik transfer pricing. Mekanisme ini dilakukan dengan mengekspor komoditas ke perusahaan afiliasi di luar negeri menggunakan harga di bawah standar internasional.

Setelah produk masuk ke negara tujuan, perusahaan afiliasi tersebut menjual kembali komoditas dengan harga pasar global. Selisih keuntungan kemudian tercatat di negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah.

Meski praktik transfer pricing legal dalam transaksi antarperusahaan afiliasi, persoalan muncul ketika digunakan untuk memindahkan keuntungan dan mengurangi kewajiban pajak di Indonesia.

“Yang terjadi adalah pencatatan nilai ekspor di bawah harga seharusnya. Akibatnya, keuntungan lebih banyak direalisasikan di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah,” kata Fithra.

Menurut Fithra, pola seperti itu membuat nilai kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak sepenuhnya tercermin dalam catatan ekspor nasional.

“Ada perusahaan yang sebenarnya tidak memiliki produknya, tetapi justru tercatat mengekspor barang tersebut ke negara lain. Di situ kekayaan negara kita diambil,” ujarnya.

Di sisi lain, konsolidasi ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia diyakini juga dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional.

Dengan data perdagangan yang lebih terintegrasi dan sistem ekspor yang lebih terpusat, pemerintah menilai Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pengaruh terhadap harga dan arah perdagangan komoditas strategis dunia.

"Ini adalah instrumen strategis untuk memperkuat posisi tawar negara, memperbaiki integritas data perdagangan," tegas Fithra.

Ia menambahkan kebijakan tersebut juga bertujuan memastikan nilai ekonomi sumber daya alam Indonesia benar-benar tercatat sebagai ekspor Indonesia, bukan berpindah ke negara lain yang hanya berperan sebagai negara transit perdagangan.