Daya Beli Kelas Menengah Diuji, UMKM Atur Ulang Strategi

Liputan6.com, Jakarta - Daya beli masyarakat kelas menengah masih menghadapi ujian ketika dihadapkan kenaikan biaya transportasi hingga kebutuhan produksi. Kelompok usaha UMKM penyesuaian hingga kebutuhan adanya stimulus pemerintah.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengatakan tekanan kelas menengah datang dari berbagai aspek. Mulai dari pemyesuaian harga BBM non-subsidi, kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI), hingga meningkatnya biaya produksi imbas bahan dari impor karena pelemahan nilai tukar.

"Tekanan tersebut dapat memengaruhi daya beli secara cukup signifikan, meskipun dampaknya tidak selalu langsung terlihat dalam inflasi resmi. Kelas menengah biasanya menjadi motor konsumsi barang tahan lama, jasa pendidikan, makanan-minuman, transportasi, pariwisata, ritel modern, dan layanan digital," kata Syafruddin saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (17/6/2026).

Melihat dampak itu, dia memandang pemerintah perlu memberikan stimulus, meski tidak dalam bentuk tunai langsung. Stabilisasi biaya hingga insentif dinilai bisa menjadi pilihan kebijakan yang diambil pemerintah.

Misalnya, stabilisasi harga pangan, transportasi publik yang layak, insentif kredit produktif untuk UMKM, pengendalian Pertalite untuk menghindari kebocoran subsidi, dan kebijakan pajak atau biaya administrasi dinilai bisa jadi pilihan untuk meringankan beban.

"Stimulus sebaiknya diarahkan kepada kelas menengah rentan dan sektor produktif, bukan subsidi konsumsi terbuka. Dengan cara itu, pemerintah menjaga daya beli tanpa merusak disiplin fiskal," ujar Syafruddin.

Lebih lanjut, Syafruddin mengatakan, masyarakat kelas menengah yang perlu segera melalukan penyesuaian secara rasional. Penataan ulang transportasi perlu ditimbang imbas kenaikan biaya dari BBM non subsidi.

"Mereka dapat menata ulang anggaran transportasi, mengurangi perjalanan tidak perlu, berbagi kendaraan, memakai transportasi publik jika tersedia, menunda konsumsi besar yang tidak mendesak, dan memperkuat dana darurat," kata dia.

Sementara itu, bagi pelaku usaha kecil kelas menengah, langkah penting ialah menghitung ulang biaya logistik. Kemudian, memperbaiki efisiensi rute, mengatur stok, dan menghindari kenaikan harga berlebihan yang dapat mengusir pelanggan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah sedang menyiapkan stimulus usai penyesuaian harga BBM non subsidi. Ada bantuan sosial (bansos) yang disiapkan pemerintah untuk kelompok rentan miskin.

Dia menjelaskan, salah satu kebijakan pemerintah adalah tidak menaikkan harga BBM Subsidi meski BBM non subsidi Pertamax naik ke Rp 16.250 per liter. Keputusan menahan harga BBM Subsidi itu dinilai sebagai keberpihakan pada masyarakat.

"Ya pertama kan BBM yang kita pertahankan kan Pertalite dan B50 (biosolar)," ungkap Airlangga usai Rapat Dewan Pengawas Danantara, di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (15/6/2026) malam.

Dia mengaku pemerintah sedang menyiapkan stimulus. Namun, bantuan dari pemerintah ini bukan menyasar kelas menengah, melainkan desil 1-4, yakni kategori masyarakat miskin dan rentan miskin.

"Terus kemudian kita siapkan yang untuk kelas menengah ke bawah, desil 4 ke bawah. Nah ini sedang dipersiapkan," jelas dia.

Sementara itu, Airlangga memberikan contoh, stimulus bagi kelas menengah diberikan dalam bentuk magang nasional. "Kelas menengah salah satu program magang yang kita lagi dorong kembali di bulan Juni (2026)," katanya.

Airlangga sedikit memberi bocoran adanya bantuan langsung tunai (BLT), meski diakuinya penyaluran tak akan dalam bentuk tunai dan menyasar masyarakat kelas bawah. "Kalau BLT yang bukan yang di menengah tetapi yang di bawah," tandasnya.