BKPM Respons Surat Pengusaha China ke Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merespons surat yang dikirim China Chamber of Commerce in Indonesia (Kadin China di Indonesia) kepada pemerintah terkait kondisi iklim investasi di Tanah Air.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menilai surat tersebut merupakan masukan positif bagi pemerintah dalam memperbaiki iklim usaha dan investasi nasional.

“Kita anggap itu adalah sesuatu hal yang positif yang memberikan masukan kepada pemerintah,” ujar Todotua, dikutip dari Antara, Rabu (13/5/2026).

Menurut dia, isi surat tersebut pada dasarnya memuat kekhawatiran investor China terhadap sejumlah tantangan yang mereka lihat dalam menjalankan usaha di Indonesia.

“Itu hal yang wajar-wajar aja. Bahkan mereka melihat kondisionalnya ada catatan yang menjadi tantangan di negara ini dan memberikan masukan kepada pemerintah,” katanya.

Sebelumnya, Kadin China di Indonesia mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi berbagai sorotan terkait regulasi investasi, kewajiban devisa hasil ekspor (DHE), pengetatan aturan pertambangan nikel, hingga persoalan visa kerja dan penegakan hukum.

Investor China juga menilai sejumlah kebijakan baru telah meningkatkan biaya operasional dan memengaruhi kepastian usaha di sektor strategis seperti industri nikel dan energi.

Meski demikian, pemerintah menilai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga komunikasi dengan investor asing.

Todotua menegaskan BKPM memiliki tanggung jawab menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif agar Indonesia tetap menjadi tujuan utama investasi global.

Menurutnya, Indonesia masih memiliki berbagai keunggulan besar yang membuat investor asing tetap tertarik menanamkan modal.

“Negara ini dengan berbagai macam potensi sumber daya alam, kemudian demand market salah satu yang terbesar dengan populasi yang besar, kemudian juga wilayah yang strategis. Kita mengharapkan memang Indonesia ini menjadi destinasi terhadap pertumbuhan investasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini juga tengah fokus menjalankan program hilirisasi yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo.

Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah berbagai komoditas nasional melalui proses pengolahan di dalam negeri.

Dengan hilirisasi, pemerintah berharap Indonesia tidak lagi hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk industri bernilai tinggi.

Selain meningkatkan penerimaan negara, kebijakan itu juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Todotua mengatakan pemerintah terus mendorong pengembangan industri pengolahan untuk berbagai sektor strategis, mulai dari batu bara, minyak dan gas, pertanian, hingga industri manufaktur.

“Harapannya adalah berbagai komoditi yang ada di negara kita itu baik komoditi batubara, oil and gas, agrikultur, industri itu pengolahannya bisa ada di sini, sehingga asas manfaatnya bisa ada dan juga bisa menciptakan lapangan kerja, menaikkan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Terkait komunikasi dengan investor China, pemerintah memastikan ruang dialog akan tetap dibuka untuk membahas berbagai tantangan investasi yang muncul di lapangan.

BKPM juga menilai masukan dari investor asing penting untuk menjaga daya saing Indonesia di tengah persaingan global dalam menarik investasi.

Pemerintah berharap kepastian regulasi, stabilitas kebijakan, serta penguatan program hilirisasi dapat terus meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Di sisi lain, surat dari Kadin China menjadi sinyal bahwa pelaku usaha asing masih menaruh perhatian besar terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia, khususnya di sektor energi, pertambangan, dan industri pengolahan.