Bersih-Bersih Program MBG Usai Kasus Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mulai melakukan "bersih-bersih" Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul kasus dugaan korupsi jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyeret tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Penataan menyeluruh dilakukan mulai dari evaluasi ribuan titik layanan, perhitungan ulang kebutuhan anggaran hingga pembenahan tata kelola dapur MBG agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Langkah pembenahan dilakukan di bawah kepemimpinan baru Kepala BGN Nanik S Deyang yang dilantik pada Senin, 8 Juni 2026. Pemerintah menegaskan program MBG tetap akan dilanjutkan karena dinilai memiliki manfaat besar bagi masyarakat, namun tata kelolanya harus diperbaiki agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan program MBG merupakan kebijakan yang sangat baik. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi.

“Oleh karena itu perlu waktu penataan ya. Satu bulan penataan, yang baik ya tentu diteruskan,” kata Zulhas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (11/6/2026).

Salah satu temuan yang menjadi perhatian pemerintah adalah membengkaknya jumlah titik layanan MBG. Dari rencana awal sebanyak 21.000 titik, jumlahnya kini mencapai 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik.

Menurut Zulhas, penambahan tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran yang cukup besar apabila tidak dievaluasi secara menyeluruh.

“Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” ujarnya.

Zulhas menjelaskan, apabila setiap titik tambahan membutuhkan biaya sekitar Rp 6 juta per hari, maka potensi tambahan pengeluaran dapat mencapai lebih dari Rp 1 triliun per bulan. Dalam setahun, nilainya diperkirakan bisa menyentuh Rp 12 triliun.

Karena itu, pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan anggaran Program MBG yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp 268 triliun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak sedang melakukan pemangkasan anggaran. Yang dilakukan adalah menghitung ulang kebutuhan riil setelah proses penataan selesai.

"Bukan pemangkasan, tetapi dari hasil perhitungan kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” kata Prasetyo.

Ia menjelaskan proses evaluasi dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional. Seluruh komponen pembiayaan akan dikaji ulang, termasuk skema insentif yang selama ini diberikan kepada dapur atau SPPG.

"Semua, semua,” ujar Prasetyo saat ditanya apakah evaluasi juga mencakup insentif sebesar Rp 6 juta per hari untuk dapur MBG.

Pemerintah menargetkan proses penataan dan evaluasi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan.

"Kita target awal satu bulan ini harus sudah selesai,” katanya.

Selain mengevaluasi anggaran, pemerintah juga akan melakukan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG di lapangan.

Prasetyo mengatakan sebagian besar pelaksanaan program sejauh ini telah berjalan sesuai mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP). Namun, masih terdapat sejumlah klaster permasalahan yang perlu diperbaiki.

“Kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari program MBG ini. Sebagian besar berjalan sesuai mekanisme dan SOP, jadi itu jalan terus. Tetapi ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang dan benahi,” ujarnya.

Pemerintah juga akan memprioritaskan perluasan manfaat program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta meningkatkan layanan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sementara itu, Kepala BGN Nanik S Deyang menegaskan pembenahan MBG dimulai dari peningkatan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan.

"Kami concern hal pertama adalah untuk efisiensi, sehingga meski kini sudah tinggal Rp 268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, tetapi tidak menurunkan kualitas," katanya.

BGN akan fokus pada tiga langkah utama, yakni penataan ulang penerima manfaat, moratorium pembukaan dapur baru, serta pembenahan dapur yang sudah beroperasi agar sesuai standar.

"Dua, moratorium dapur titik-titik baru, dan ketiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," ujarnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang tepat dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Namun, ia mengakui aspek pengelolaan masih perlu diperbaiki.

"MBG ini memang program yang sangat baik. Hanya pengelolaannya memang perlu ditata dengan rapi. Dan tadi presiden sudah memberikan arahan,” kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menurut Luhut, DEN akan membantu pemerintah melakukan penataan dan pengawasan pelaksanaan program agar berjalan lebih efektif ke depan.

"Kita akan bantu dari Dewan Ekonomi untuk menata pelaksanaannya sehingga jauh menjadi lebih bagus dari yang dulu,” ujarnya.

Ia juga meminta semua pihak tidak lagi memperdebatkan keberadaan Program MBG karena yang perlu dibenahi adalah tata kelolanya.

“Saya kira MBG kita jangan bertengkar lagi mengenai itu. Itu barang baik. Tinggal pengelolaannya saja yang tentu kita perbaiki,” kata Luhut.

DEN telah melakukan survei terhadap sekitar 800 titik pelaksanaan MBG dengan tingkat margin of error sekitar 3 persen. Hasil kajian tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan program.

"Kalau target semua saya kira akan lebih efisien lagi ke depan. Dan tadi kami juga minta presiden, dewan ekonomi melakukan monitoring dan evaluasi dan melaporkan kepada presiden,” tutup Luhut.