Bank Dunia: Ruang Fiskal Indonesia Makin Sempit, Reformasi Jadi Kunci

Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia mengingatkan tekanan terhadap kondisi fiskal Indonesia diperkirakan belum akan mereda dalam beberapa tahun ke depan. Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2026, dikutip Kamis (11/6/2026), lembaga tersebut menilai ruang fiskal pemerintah masih menghadapi tantangan akibat tingginya kebutuhan belanja, beban subsidi, serta rendahnya penerimaan negara.

Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal Indonesia masih berada di kisaran 2,7-2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 2028. Sementara itu, rasio utang pemerintah diperkirakan terus meningkat dari 40,6 persen PDB pada 2026 menjadi 41,2 persen pada 2028.

Tekanan fiskal juga diperburuk oleh kondisi eksternal yang belum sepenuhnya kondusif. Konflik geopolitik di Timur Tengah, tingginya harga minyak dunia, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi global dinilai berpotensi menambah beban APBN.

Bank Dunia mencatat lonjakan harga minyak dunia tidak hanya meningkatkan tagihan impor energi, tetapi juga berpotensi memperbesar kebutuhan subsidi pemerintah. Di sisi lain, upaya menahan kenaikan harga energi untuk menjaga daya beli masyarakat dapat semakin mempersempit ruang fiskal yang tersedia.

"Upaya untuk menekan kenaikan harga akan melindungi daya beli rumah tangga saat ini, tetapi juga akan membatasi kapasitas fiskal untuk belanja prioritas di masa mendatang," tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Lembaga tersebut juga menyoroti rasio pajak Indonesia yang masih rendah. Pada 2025, rasio penerimaan pajak tercatat hanya sebesar 9,3 persen terhadap PDB, jauh di bawah kebutuhan pembiayaan pembangunan jangka panjang.

Karena itu, reformasi perpajakan dan peningkatan kualitas belanja negara dinilai menjadi agenda penting untuk menjaga kesehatan fiskal dalam jangka menengah.

Selain meningkatkan penerimaan negara, Bank Dunia menilai pemerintah perlu melakukan penataan ulang komposisi belanja agar lebih produktif.

Menurut Bank Dunia, investasi publik memiliki dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan belanja rutin. Analisis lembaga tersebut menunjukkan setiap investasi pemerintah senilai US$ 1 berpotensi menghasilkan aktivitas ekonomi hingga US$ 1,4 dalam periode dua tahun.

Sebaliknya, belanja konsumsi rutin dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Karena itu, Bank Dunia mendorong pemerintah mengalihkan lebih banyak sumber daya fiskal ke sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, logistik, dan investasi publik yang dapat mendorong aktivitas sektor swasta.

"Pemulihan ruang fiskal dan peningkatan kualitas belanja negara akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan berkelanjutan," tulis Bank Dunia.

Laporan tersebut juga menyoroti perlunya perbaikan manajemen investasi publik agar proyek-proyek pemerintah lebih efisien dan menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal.

Menurut Bank Dunia, peningkatan kualitas belanja akan menjadi faktor penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan berada di kisaran 5,0 persen pada 2026 dan 5,2 persen pada 2027-2028.

Salah satu rekomendasi utama yang disampaikan Bank Dunia adalah reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Lembaga tersebut menilai lonjakan harga minyak global kembali menunjukkan besarnya beban fiskal yang ditimbulkan oleh kebijakan subsidi energi. Selain itu, distribusi manfaat subsidi dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

Bank Dunia mencatat sekitar 20 persen rumah tangga terkaya justru menikmati hampir separuh dari total subsidi BBM yang diberikan pemerintah.

Karena itu, Bank Dunia mengusulkan penyesuaian harga BBM secara bertahap yang disertai bantuan langsung tunai kepada kelompok masyarakat rentan. Penghematan dari subsidi tersebut kemudian dapat dialokasikan untuk perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta program peningkatan produktivitas ekonomi.

Bank Dunia memperkirakan reformasi subsidi BBM berpotensi menghasilkan penghematan fiskal hingga setara 2,1 persen PDB setelah diterapkan secara penuh.

Meski demikian, lembaga tersebut menekankan keberhasilan reformasi sangat bergantung pada komunikasi publik yang baik, ketepatan sasaran bantuan sosial, serta transparansi pemerintah dalam mengelola penghematan anggaran.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, Bank Dunia menilai penguatan fondasi fiskal menjadi salah satu kunci agar Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung target pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka panjang.