Bahlil Lahadalia Buka Peluang Revisi Harga Batu Bara

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM), Bahlil Lahadalia membuka, peluang merevisi harga batu bara untuk kepentingan domestik, termasuk bagi pembangkit PT PLN (Persero). Ada pertimbangan dari kenaikan biaya produksi batu bara yang ditanggung perusahaan.

Bahlil mengatakan, masih menghitung harga baru batu bara untuk pemenuhan domestic market obligation (DMO). Pertimbangan beban PLN dan pengusaha batu bara menjadi dua faktor yang diperhatikan.

"Lagi kita hitung plus minus agar PLN nya juga tidak dirugikan dan pengusahanya tidak dirugikan," kata Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Diketahui, harga batu bara untuk DMO saat ini ditetapkan sebesar US$ 70 per ton. Sementara itu, harga batu bara acuan (HBA) Juni 2026 sebesar US$ 123,91 per ton.

Bahlil juga mengamini ada kenaikan beban biaya produksi pengusaha tambang batu bara. Hal ini turut menjadi pertimbangan dalam penyesuaian harga baru baru bara DMO, termasuk untuk pasokan ke pembangkit PLN.

"Kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha iuga jangan juga dibeli dengan harga yamg sangat murah. Kalau beli harganya rugi enggak mungkin juga, karena pengusaha juga enggak ingin rugi," beber dia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membentuk tim khusus untuk mengawal pengadaan batu bara bagi PT PLN (Persero). Cara ini untuk menghari ada transaksi yang tidak dijalankan, sehingga tak bisa dikirim ke pembangkit.

Bahlil membentuk tim termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tim pengawas pangadaan batu bara buat pembangkit PLN ini juga telah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Supaya apa? Kita mau ingin tahu agar tidak ada masalah di teknis. Jangan barang udah ada, ESDM sudah memberikan penugasan kepada PLN, tapi kalau tidak dieksekusi kan enggak sampe di powerplant," ungkap Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dia menjelaskan, pengawalan tim khusus itu termasuk mendorong transparansi dalam transaksi, termasuk harga pengadaan batu bara ke pembangkit PLN. Apalagi, listrik yang dihasilkan PLN mendapat subsidi baik dari sisi hulu maupun hilir.

"Ini semua dalam rangka pertanggungjawaban moral, karena apa? PLN itu kan disubsidi di hulu di batu bara sama gas. Gas-nya kan dapat HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu), itu di hulunya. Kemudian di hilirnya itu mendapat kompensasi dan subsidi," urainya.

Melalui pengawalan ini diharapkan biaya operasional PLN bisa semakin optimal. "Kalau negara tidak hadir bersama-sama dengan PLN untuk melakukan pengawasan dan manajemen yang presisi, itu akan melahirkan cost lebih," ucap dia.

Pada kesempatan tersebut, Bahlil memastikan pasokan batu bara ke pembangkit PLN sebetulnya dalam kondisi aman. Dari 154 juta ton kebutuhan batu baranya, PLN sudah memiliki kontrak pasokan sebanyak 134 ton batu bara.

"Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 sampai 20 juta yang belum. Jadi overall enggak ada masalah," katanya.

Batu bara dengan kalori sedang yang tengah dicati untuk PLN. Meskipun, Bahlil menyadari tingkat kalori batu bara yang diproduksi di RI tengah menurun. "Kita kan tahu bahwa sekarang kan kalori batu bara kita ini kan semakin hari semakin rendah. Ini yang kita lagi cari solusinya. Tapi secara yang lainnya enggak ada masalah, overall oke," tandasnya.