Aturan Baru Pajak Marketplace, Omzet Berbagai Platform Akan Digabung

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan omzet pedagang atau seller yang berjualan di lebih dari satu marketplace akan dihitung secara akumulatif dalam penentuan kewajiban perpajakan. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur pemungutan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan seluruh platform marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut pajak nantinya akan menyampaikan data transaksi penjual kepada DJP.

"Kalau misalnya ada satu seller, dia menempatkan dirinya di platform A, platform B, platform C, itu sebetulnya akan terkumpul data-data kepada kami, karena setiap platform itu kan pasti terhubung datanya dengan DJP,” kata Inge dikutip dari Antara, Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, penggabungan data dapat dilakukan selama identitas penjual yang digunakan di berbagai platform sama, baik melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maupun identitas perpajakan lainnya.

Sebagai ilustrasi, jika seorang penjual memperoleh omzet Rp 100 juta dari platform A, Rp 300 juta dari platform B, dan Rp 300 juta dari platform C, maka DJP dapat melihat total omzet sebesar Rp 700 juta dalam satu tahun.

Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kewajiban perpajakan masing-masing pelaku usaha yang berjualan secara online.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan perlindungan bagi pelaku usaha mikro yang memiliki omzet relatif kecil.

Inge menjelaskan, pedagang yang merasa omzet usahanya masih di bawah Rp 500 juta per tahun dapat menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace sehingga tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh).

Namun, apabila setelah dilakukan akumulasi dari seluruh platform ternyata omzetnya telah melampaui Rp 500 juta dalam setahun, maka wajib pajak tetap harus memenuhi kewajiban perpajakannya melalui pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025, pedagang orang pribadi dengan omzet hingga Rp 500 juta per tahun tidak dikenakan PPh atas bagian omzet tersebut.

Sementara itu, untuk omzet yang melebihi batas tersebut akan dikenakan PPh Final sebesar 0,5 persen sesuai ketentuan yang berlaku bagi pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu.

Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak di sektor perdagangan digital yang terus berkembang pesat.

Di sisi lain, DJP mengakui implementasi aturan baru tersebut masih membutuhkan sejumlah persiapan teknis dari pihak marketplace.

Inge mengatakan platform digital yang ditunjuk sebagai pemungut pajak harus melakukan penyesuaian sistem agar mampu menerbitkan bukti potong, menyetorkan pajak yang dipungut, serta melaporkan transaksi tersebut kepada DJP.

"Makanya butuh persiapan untuk setiap platform, karena mereka harus menyesuaikan sistem yang mereka miliki," ujarnya.

Menurut dia, tingkat kesiapan setiap marketplace saat ini masih berbeda-beda. Berdasarkan hasil pertemuan DJP dengan sejumlah penyelenggara PMSE, ada platform yang telah mencapai kesiapan sekitar 50 persen, namun ada pula yang baru berada di kisaran 25 persen.

PMK Nomor 37 Tahun 2025 sendiri mengatur tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan melalui sistem elektronik.

Melalui aturan tersebut, pemerintah menunjuk marketplace sebagai pihak yang memungut Pajak Penghasilan atas transaksi yang dilakukan pedagang di platform digital. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus menciptakan kesetaraan perlakuan pajak antara perdagangan konvensional dan perdagangan digital yang terus tumbuh di Indonesia.