Anak Buah Purbaya: Realisasi Anggaran Ketahanan Pangan 2025 Baru 64 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran ketahanan pangan tahun 2025 hingga 31 Oktober mencapai Rp 93,4 triliun atau sekitar 64,6 persen dari total pagu APBN sebesar Rp 144,6 triliun.

Direktur Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, menilai capaian tersebut memang dapat terlihat masih relatif rendah bila dilihat dari sisi penyerapan anggaran.

“Realisasi anggaran ketahanan pangan tahun 2025 itu sampai dengan saat ini, ya sampai dengan 31 Oktober kemarin, ini belum kami update, Rp 93,4 triliun atau sekitar 64 persen dari APBN-nya. Kalau dibilang rendah, ya mungkin bisa dibilang rendah,” kata Tri Budhianto, dalam acara Kunjungan Kerja PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan Kementerian Keuangan ke Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/12/2025).

Meski demikian, Tri menekankan bahwa realisasi keuangan tidak selalu sejalan dengan realisasi fisik, terutama untuk belanja yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

“Tapi sebetulnya yang perlu kita perhatikan dari alokasi-alokasi yang anggaran yang ada di APBN itu terutama kalau alokasinya terkait dengan infrastruktur, maka realisasi keuangan itu biasanya tidak sejalan dengan realisasi fisiknya,” ujarnya.

Dalam banyak kasus, kata Tri, progres fisik di lapangan sudah berjalan, namun pencairan anggaran baru dilakukan setelah tahapan tertentu atau saat jatuh tempo kontrak.

“Jadi, fisiknya sudah berjalan, maka keuangannya biasanya agak terlambat di belakangnya dari realisasi fisiknya.Atau seringkali belum terrealisasi tapi sepertinya sudah terkontrak ya gitu misalkan,” jelasnya.

Dalam paparannya, disisi komposisi belanja, realisasi anggaran ketahanan pangan hingga akhir Oktober 2025 didominasi oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang mencapai Rp 57,4 triliun.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp 13,9 triliun dan skema pembiayaan mencapai Rp 22,1 triliun.

Anggaran tersebut diarahkan untuk mendorong kemandirian pangan, terutama melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dan penguatan infrastruktur pendukung.

Lebih lanjut, dalam paparannya dirinci realisasi ekosistem ketahanan pangannya, diantaranya Program cetak sawah dan intensifikasi lahan menyerap anggaran Rp 6,6 triliun, atau 60,6 persen dari pagu Rp 10,9 triliun, dengan capaian luasan lahan mencapai 160,5 ribu hektare.

Sementara itu, pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air menyerap Rp 11,9 triliun atau 65,9 persen dari pagu Rp 23 triliun, dengan progres antara lain bendungan mencapai 83,1 persen dari target 15 unit, irigasi 48,7 persen dari target 216 ribu hektare, serta operasi dan pemeliharaan SDA (Orpras SDA) sebesar 72,1 persen dari target.

Selain itu, alokasi Rp 2,1 triliun atau 79,8 persen dari pagu Rp2,6 triliun digunakan untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan serta komoditas pendukung, seperti Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), budidaya ikan nila salin (BINS), dan peningkatan produksi garam nasional.

Di sisi lain, Operasi Investasi Pemerintah (OIP) Bulog telah terealisasi penuh sebesar Rp 22,1 triliun atau 100 persen dari pagu, dengan capaian penyerapan per Oktober 2025 berupa beras 494 ribu ton, gabah 1,64 juta ton, dan jagung 347,6 ton.