Wapres Gibran Bicara Kedaulatan Keuangan, Ini Isi Lengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya kedaulatan keuangan di tengah persaingan global yang semakin ketat. Menurut Wapres Gibran, Indonesia tidak cukup hanya menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga harus mampu melindungi sistem keuangan dari praktik curang yang merugikan negara.

Dalam pernyataannya, Gibran mengungkap adanya ancaman yang kerap luput dari perhatian, yakni praktik trade misinvoicing. Modus ini terjadi ketika nilai transaksi ekspor dan impor dilaporkan tidak sesuai kondisi sebenarnya, sehingga membuka celah bagi aliran dana ilegal.

“Di balik arus besar perdagangan global, ada gelombang lain yang tidak selalu terlihat. Ini bisa menggerus keadilan ekonomi dan menyebabkan kekayaan bangsa mengalir ke luar negeri,” kata Gibran dalam akun YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia (@Setwapres), dikutip Minggu (12/4/2026).

Ia menjelaskan, praktik ini mencakup berbagai bentuk manipulasi, mulai dari under-invoicing (pelaporan nilai lebih rendah) hingga over-invoicing (pelaporan nilai lebih tinggi).

Dalam periode 2014–2023, nilai under-invoicing ekspor diperkirakan mencapai USD 401 miliar atau rata-rata USD 40 miliar per tahun. Sementara itu, over-invoicing ekspor tercatat sebesar USD 252 miliar atau sekitar USD 25 miliar per tahun.

Gibran menyebut sektor perdagangan limbah, logam berlapis logam mulia, serta telepon pintar sebagai sektor yang paling banyak terindikasi praktik tersebut.

Menurut Gibran, dampak trade misinvoicing tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga langsung memukul perekonomian nasional. Setidaknya terdapat empat konsekuensi utama dari praktik ini.

Pertama, hilangnya penerimaan negara dari pajak dan bea. Manipulasi nilai transaksi menyebabkan potensi pendapatan negara tidak tertagih secara optimal.

Kedua, berkurangnya devisa akibat aliran modal ke luar negeri. Selisih pembayaran ekspor-impor yang tidak dilaporkan kerap tertahan di luar negeri sehingga pemasukan devisa tidak maksimal.

Ketiga, masuknya dana ilegal ke dalam negeri. Dalam sejumlah kasus, praktik ini menjadi pintu masuk bagi tindak pencucian uang.

Keempat, terganggunya persaingan usaha. Pelaku usaha yang patuh aturan berpotensi kalah bersaing dengan pihak yang melakukan manipulasi untuk menekan harga.

Gibran menegaskan pemerintah akan terus mengambil langkah strategis untuk melindungi kekayaan negara, meski kebijakan tersebut tidak selalu populer.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah mendorong perbaikan sistem pelaporan dan pembayaran kepabeanan, perpajakan, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berbasis elektronik.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi transaksi sekaligus menutup celah kebocoran.

Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berintegritas.

“Sudah saatnya ekonomi kita tumbuh dengan bermartabat, bertumpu pada kejujuran dan keadilan,” ujarnya.