Utang Whoosh Bakal Dibayar Pakai APBN? Menkeu Purbaya Bilang Begini

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi isu mengenai utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang disebut-sebut akan dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Isu tersebut sebelumnya disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Purbaya menyatakan belum dapat memastikan skema pelunasan utang tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan APBN. Ia menegaskan perlu membahasnya lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan terkait sebelum mengambil kesimpulan.

"Saya belum tanya tuh masalah itu. Seingat saya sih masih 50-50 tapi saya akan diskusikan," katanya kepada wartawan di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

Selain itu, Purbaya mengaku belum menerima undangan untuk terlibat dalam proses negosiasi penyelesaian utang Whoosh yang rencananya akan dilakukan di China. Sebagai gambaran, kewajiban pembayaran utang proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut mencapai sekitar Rp 1,2 triliun per tahun.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kewajiban utang pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) akan dipenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyatakan komitmennya untuk menanggung pembayaran utang proyek tersebut yang nilainya mencapai Rp 1,2 triliun setiap tahun.

“Iya (bayar utang Whoosh pakai APBN),” kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Ia menambahkan, berdasarkan laporan rapat terakhir yang diterima pihak Istana, skema pembayaran utang tersebut masih berada dalam tahap pembahasan teknis. Proses negosiasi penyelesaiannya direncanakan akan dipimpin oleh CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani.

Sebelumnya, polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh telah menemukan solusi. manajemen PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyebutkan masalah tersebut saat ini tinggal merumuskan  tata laksana penyelesaiannya.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan, pemerintah tengah merumuskan tata laksana penyelesaian pembayaran utang proyek Kereta Cepat Whoosh. 

“Sudah, sudah beres kan? Waktu itu Presiden (Prabowo Subianto) sudah bilang. Sudah, sudah beres,” ujar Bobby usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Menurut Bobby, fokus pemerintah saat ini adalah merampungkan mekanisme teknis pembayaran utang tersebut. Ia menegaskan, substansi persoalan utang proyek kereta cepat sudah tidak lagi menjadi masalah.

“Tata laksananya lagi dibicarakan pemerintah, sedang dirumuskan. Pokoknya sudah beres, selesai,” kata Bobby.

Isu penyelesaian utang proyek KCJB Whoosh menjadi perhatian publik lantaran nilai kewajiban yang ditanggung mencapai sekitar Rp 116 triliun. Besarnya nilai tersebut memicu kekhawatiran terkait dampaknya terhadap keuangan negara maupun keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut.

Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelesaian utang dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan, tanpa mengganggu stabilitas fiskal.

Terkait penyelesaian utang KCJB Whoosh, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari skema terbaik. Arahan tersebut mencakup pembahasan detail angka serta berbagai skenario penyelesaian utang yang dinilai paling optimal bagi negara.

Perintah tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Rabu (29/10/2025) malam. Pemerintah diminta memastikan solusi yang diambil tidak hanya menyelesaikan kewajiban finansial, tetapi juga menjaga keberlanjutan proyek kereta cepat.

Menindaklanjuti arahan tersebut, pemerintah melakukan pembahasan lintas kementerian untuk merumuskan pendekatan yang komprehensif. Penyelesaian utang ini dipandang penting karena proyek KCJB Whoosh merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan efisiensi transportasi.

Pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, mengingat besarnya nilai proyek dan keterlibatan berbagai pihak di dalamnya.