CNG Bakal Disubsidi seperti LPG, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan skema subsidi juga akan berlaku untuk compressed natural gas (CNG) yang tengah disiapkan sebagai alternatif LPG.  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, kebijakan subsidi energi tetap diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Arahan Bapak Presiden, baik itu CNG maupun LPG akan selalu mengedepankan untuk membantu rakyat yang memang harus kita bantu. Dengan demikian, subsidi saya pastikan masih menjadi yang harus dilakukan untuk rakyat, ya,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Rabu (6/5/2026).

Menurut dia, secara skema distribusi, CNG tidak akan jauh berbeda dengan LPG yang saat ini sudah berjalan. Peran badan usaha seperti Pertamina maupun pihak swasta tetap terbuka, menyesuaikan mekanisme yang sudah ada.

Perbedaan utama terletak pada sumber energi. CNG berasal dari gas domestik seperti C1 dan C2, sehingga tidak membutuhkan impor. Sementara LPG masih bergantung pada bahan baku C3 dan C4 yang sebagian besar dipenuhi dari luar negeri.

“Itu beda-beda tipis. Ini cuma yang diganti itu adalah satunya LPG, satunya CNG. Kalau CNG, itu kita tidak mengeluarkan devisa ke luar negeri karena gasnya dari C1, C2. Kalau LPG, devisa keluar ke luar negeri. Karena apa? Kita enggak punya bahan baku C3 dan C4. Itu kira-kira,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah mematangkan penggunaan compressed natural gas (CNG) dalam kemasan tabung 3 kilogram sebagai alternatif pengganti LPG subsidi.

“CNG ini untuk 3 kilogram (kg), masih kita melakukan exercise dan uji coba terhadap tabungnya,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Rabu (6/5/2026).

Menurut Bahlil, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan ketergantungan impor energi yang masih tinggi. Saat ini, Indonesia mengimpor sekitar 8,6 juta ton LPG per tahun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Devisa yang kita keluarkan hanya untuk LPG saja mencapai sekitar Rp120 triliun sampai Rp150 triliun per tahun. Itu bisa lebih besar kalau harga minyak dunia naik,” ujarnya.

Selain tingginya impor, pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran subsidi energi dalam jumlah besar. Nilainya disebut berkisar antara Rp80 triliun hingga Rp500 triliun per tahun.

Karena itu, pemerintah mencari cara agar sumber daya energi domestik dapat dikonversi menjadi substitusi LPG. Salah satu opsi yang dinilai potensial adalah pemanfaatan CNG.

“Nah, tidak ada cara lain dalam rangka efisiensi adalah kita mencari akal agar bahan baku yang ada di negara kita itu bisa dikonversi untuk mengganti LPG,” jelas Bahlil.

Saat ini, penggunaan CNG sebenarnya sudah diterapkan untuk tabung berukuran besar seperti 12 kg dan 20 kg yang banyak digunakan sektor komersial, termasuk hotel dan restoran. Menurut Bahlil, penggunaan CNG di sektor tersebut terbukti lebih efisien.

Namun, tantangan utama berada pada penerapan untuk rumah tangga. Tabung berukuran besar dinilai kurang praktis bagi masyarakat, sehingga pemerintah kini fokus mengembangkan teknologi CNG dalam kemasan 3 kilogram.

“Untuk yang 3 kilogram ini masih dalam tahap uji coba, terutama dari sisi tabungnya. Kita sudah kerjakan sekitar setahun terakhir, tapi teknologinya masih kita tes,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan compressed natural gas (CNG) dalam kemasan tabung 3 kilogram (kg) sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Langkah ini dilakukan untuk menekan impor energi sekaligus meningkatkan efisiensi dan kemandirian energi nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penggunaan CNG sebenarnya telah mulai diterapkan di berbagai sektor, seperti hotel, restoran, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahan baku gas tersebut juga berasal dari dalam negeri.

“Untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat. Dan ini ongkosnya lebih murah 30–40 persen,” kata Bahlil dikutip dari ANtara, Minggu (3/5/2026). 

Meski demikian, Bahlil mengakui pengembangan CNG masih menghadapi sejumlah tantangan. Namun pemerintah tetap mendorong inovasi ini sebagai bagian dari strategi efisiensi energi.